Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Eva Yuliana memperoleh sejumlah masukan menarik ketika melakukan kunjungan masa reses sidang ke empat tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Surakarta, Kamis (22/4). Utamanya menyangkut persoalan anggaran yang menjadi limit atau terbatas, karena terdampak pandemi covid-19.
"Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi yang nantinya akan kita sampaikan kepada Kejaksaan Agung saat rapat dengar pendapat pada sidang Komisi III DPR RI, usai berakhirnya reses sidang keempat ini," kata politikus Partai NasDem dari Dapil V Jateng menjawab Media Indonesia selepas pertemuannya dengan Kajari Surakarta Prihatin.
Eva menegaskan, persoalan minimnya anggaran karena dampak covid-19 bukan hanya terjadi di institusi kejaksaan saja, melainkan juga terjadi di kementerian dan lembaga lain. Hal ini karena pemerintah memang perlu refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi covid yang luar biasa.
Meski begitu, lanjut dia, yang terpenting adalah bagaimana anggaran yang terbatas itu bisa tetap berkualitas dalam pelaksanaan program kerja dan tidak mengganggu kinerja serta masih sesuai dengan harapan rakyat yang mencari keadilan hukum.
"Tetapi tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai controling, budgeting dan perundang-undangan nanti persoalan itu tetap akan kita sampaikan ke Kejaksaan Agung dalam rapat dengar pendapat di sidang Komisi III, agar ke depan (Kejari Surakarta) bisa memperoleh anggaran yang memadai," imbuh dia.
Baca juga: Kejari Brebes Siap Penjarakan Penyelewengan Anggaran Covid-19
Dalam kunjungan reses di kejaksaan yang menjadi mitra kerja Komisi III DPR RI ini, Eva juga memberikan apresiasi atas keberhasilan bagian Datun (Perdata Tata Usaha Negara) Kejari Surakarta yang mampu membantu menyelamatkan sejumlah aset bernilai tinggi milik Pemkot Surakarta.
Yang menarik lainnya, ketika srikandi NasDem ini memperoleh masukan berharga untuk pembahasan rancangan UU Kejaksaan yang akan dibahas pada sidang mendatang.
"Banyak belanja aspirasi dari Kajari Prihatin," imbuh dia.
Politikus NasDem itu juga memperoleh gambaran keberhasilan Kejari Surakarta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dan kadang sangat spesifik dengan menggunakan kearifan lokal, seperti memanfaatkan simpul-simpul tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan dan budaya untuk solusi tepat, tanpa gejolak.
Sebelum pertemuan diskusi serap aspirasi, Eva diantar Kajari Prihatin dan para Kasi meninjau ruang ruang kerja Kejari Surakarta, yang sebelumnya mendapatkan penilaian terbaik di jajaran kejari se-Jateng.(OL-5)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved