Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI VI DPR RI secepatnya mengundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal kegaduhan rencana impor beras yang menjadi puncak kegelisahan petani di tengah panen raya saat ini.
"Saya baru mendengar ini keputusan Menteri Perdagangan. Maka Komisi VI akan mengundang rapat, apakah ini memang keputusan Mendag yang berinisiatif, atau keputusan pemerintah," tegas Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bimo di Solo, Jumat ( 26/3).
Ia katakan, sesuai UU Perdagangan bahwa keputusan ekspor atau impor kebutuhan bahan komoditas termasuk di antaranya beras, selalu diputuskan pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama stakeholder.
"Jadi bukan kemudian Mendag mengatakan itu salah saya. Tapi soal impor dan ekspor itu sendiri menjadi keputusan pemerintah, lewat rakortas.Dan keputusan impor itu, dengan memperhatikan harga di tingkat pasar maupun produsen," imbuh politisi PDIP itu.
Sejauh ini yang dicermati Komisi VI, terkait rencana impor beras, antara Mendag, Mentan dan Bulog belum satu kata. Ia pun jadi mempertanyakan apakah yang sudah terkuak kepermukaan sebagai hasil rakortas pangan.
baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Rencana Impor Beras
Karena itu untuk mendapatkan kejelasan, Komisi VI DPR RI akan mengundang Mendag M Lutfi untuk mempertanyakan sikap Kemendag.
"Mestinya Mendag paham itu.Jadi tidak bisa pernyataannya hanya salahkan saya, tanggung jawab saya. Tidak bisa begitu," papar Aria.
Lebih jauh dia tegaskan, pemerintah memang boleh memutuskan soal impor komoditas bahan pangan, karena itu diatur UU Perdagangan, melalui mekanisme Rakortas bersama kementerian terkait dan melibatkan stakeholder, dengan acuan situasi harga di tingkat konsumen maupun produsen.
Dia melihat, kegaduhan muncul, ketika rencana impor mengemuka, yang teriak itu adalah petani di tingkat produsen. Sebab di masa panen ini harga gabah turun. Karena itu untuk mengurai kegaduhan soal impor beras, Komisi VI akan segera mengundang Mendag. (OL-3)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran satgas di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik dan tekstil
MENDAG resmikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memberantas barang-barang ilegal dari luar negeri, Jumat (19/7).
DAMPAK Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menyebabkan 11 ribu buruh dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena PHK.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menghadang banjirnya produk impor ilegal.
Pengecekan SPPBE ini merupakan kolaborasi semua pihak, termasuk Kementerian Perdagangan.
Kemendag akan mengadakan pameran dagang internasional, Trade Expo Indonesia 2024 ke-39 pada 9-12 Oktober.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved