Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon berencana memberikan relaksasi pajak lagi tahun ini. Harapannya, target pendapatan dari pajak bisa tercapai tahun ini.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, Arif Kurniawan, menjelaskan rencananya tahun ini mereka akan menerapkan relaksasi pajak. "Tapi waktunya kemungkinan setelah lebaran," ungkap Arif, Rabu (24/3).
Relaksasi pajak ini sebelumnya telah dilakukan Pemkot Cirebon pada 2020 lalu dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Dijelaskan Arif, 2020 lalu relaksasi pajak diterapkan pada Juli sebesar 15 persen, Agustus 10 persen dan September 5 persen.
"Program ini berhasil dan dimanfaatkan oleh wajib pajak," ungkap Arif. Selain itu, ada juga program penghapusan denda sampai dengan tahun 2019 serta jatuh
tempo PBB-P2 yang semula September diundur menjadi November 2020.
Dengan relaksasi yang dilakukan tahun lalu, realisasi PBB-P2 Kota Cirebon bisa mencapai 110,57 persen ataau Rp33.522.968,810 dari target Rp30.308.542.000 atau naik 10,57 persen.
Sedangkan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp35.051.291.843 dari target BPHTB tahun 2020 yang hanya Rp28.151.527.424 atau terlampaui 24,51 persen. Sedangkan target pajak tahun ini mencapai Rp34,4 miliar. "Mohon dukungannya," ungkap Arif. (OL-13)
Baca Juga: Kabar Gembira, Bayar Pajak PBB Kini Bisa Dicicil
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
RATUSAN Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota (pemkot) Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, melepas kepergian Wali Kota Gibran Rakabuming Raka.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait dugaan rasuah di Semarang. Kantor Wali Kota Semarang kini digeledah penyidik.
Screening ini dilakukan melalui pembinaan terpadu di Posyandu dan Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Petugas kesehatan, lanjutnya, juga turun langsung ke masyarakat
Pemkot Bogor akan membentuk satgas dan mengeluarkan edaran larangan judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved