Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PABRIKAN kecil rokok di Malang, Jawa Timur menuntut pemerintah segera memberlakukan harga jual eceran (HJE) rokok merata di seluruh daerah. Kebijakan cukai itu diperlukan untuk membangkitkan UMKM selama masa pandemi covid-19.
"Penerapan HJE saat ini masih tetap berlaku di 40 daerah. Seharusnya HJE 100% berlaku di semua daerah, itu lebih adil," tegas Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Heri Susianto, Rabu (24/3).
Heri mengatakan pabrikan yang tergabung dalam Formasi sudah berulang kali menuntut keadilan melalui kebijakan pemerintah agar menerapkan HJE secara nasional di semua daerah. Kebijakan yang adil diperlukan agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Akan tetapi kebijakan yang diharapkan itu belum berubah dan cenderung merugikan pabrikan kecil sampai sekarang. Pasalnya pabrikan besar terus memangsa pasar pabrikan kecil memanfaatkan aturan penerapan HJE yang berlaku di 40 daerah.
Heri menjelaskan ketentuan yang membolehkan menjual rokok dengan harga 85% dari HJE di 40 wilayah pengawasan Kanwil Bea Cukai mengacu Perdirjen Bea dan Cukai No 37/BC/2017 dinilai sangat merugikan pabrikan kecil rokok.Karena itu Formasi selain mengusulkan penerapan HJE secara nasional di semua daerah juga mendukung Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal. Dengan harga rokok yang bertambah mahal pascapenaikan tarif cukai per 1 Februari 2021 faktanya membuka peluang rokok ilegal beredar di pasaran sehingga kian menggerus ceruk pasar pabrikan kecil.
"Kami ini pabrikan kecil rokok, pengusaha UMKM. Sudah selayaknya pemerintah melindungi sektor usaha dengan skala seperti itu," ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Malang berkomitmen terlibat aktif memberantas peredaran rokok ilegal untuk menjaga kelangsungan usaha kecil di daerah setempat.
"Memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan negara dari sektor pajak semakin meningkat," tegas Wali Kota Malang Sutiaji.
baca juga: Ini Sebabnya Harga Rokok masih Terjangkau di Pasar Despian Nurhidayat
Untuk itu Sutiaji menekankan pentingnya membuat komitmen bersama selain dengan Bea Cukai juga melibatkan pelaku industri dan masyarakat. Dengan komitmen bersama, peredaran rokok tanpa pita cukai bisa ditekan.
"Gerakan bersama taat dan patuh aturan diperlukan agar industri rokok di Kota Malang bisa tumbuh," ucap Sutiaji.(OL-3)
Untuk mengontrol konsumsi rokok pada remaja, cukai rokok menjadi salah satu upaya yang paling signifikan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
Banyaknya lapisan dalam struktur tarif cukai rokok mempengaruhi besarnya cukai yang dikenakan pada produk-produk tembakau di Indonesia.
Kabupaten Lamongan berhasil raih predikat terbaik nomor satu pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau
Fokus kebijakan sebaiknya diletakkan pada pengurangan akses kaum muda ke produk tembakau melalui penegakan hukum.
Tingginya kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara tahunan dinilai mengancam keberlangsungan industri, yang turut berdampak kepada para pekerjanya.
Persantren juga disebut sebagai upaya untuk melakukan regenerasi terhadap ulama-ulama. Sebab, ilmu harus diturunkan agar terus dimanfaatkan.
DUA wisatawan tewas usai tenggelam saat menikmati liburan Idul Adha di pantai Taipa, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Nurman Ramdansyah, Penjabat Sekda Kabupaten Malang, menekankan agar kepolisian, kejaksaan, dan KPK mengusut kasus dugaan pelanggaran dalam program BPJS PBID Pemkab Malang.
Bayar parkir pakai QRIS sesuai aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penambahan KPM Malang WOW diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan pemanfaatan jasa keuangan di tengah masyarakat yang berkembang pesat.
Kampung penerima penghargaan kampung proklim utama nasional 2023 itu berhasil menerapkan praktik baik pengelolaan kampung berbasia ramah lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved