Operasi Yustisi di Flores Timur Terapkan Pola Persuasif Humanis

SEJAK pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satpol PP setempat terus melakukan patroli dan razia disiplin protokol kesehatan dengan melibatkan TNI dan polisi.

Wakil Kepala Satpol PP Flores Timur, Adrian Lamabelawa  menyatakan razia yang digelar dengan melibatkan TNI dan Polri ini tetap mengedapnakn pola persuasif dan humanis.

"Iya di dalamnya itu ada tim inti yang akan melakukan operasi yustisi dan itu kita akan bergerak simultan antara tiga lembaga ini, yaitu Polisi Pamong Praja yang di-backup oleh TNI dan Polri. Dalam kegiatan ini kami sepakat untuk tetap mengedepankan pola pendekatan yang persuafif dan humanis. Lebih bersifat mengajak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, meskipun kita juga sudahs epakat ujung dari itu akan ada penindakkan yang tegas," kata Adrian.

baca juga: PPKM Mikro Mampu Tekan Laju Kasus Covid-19 di Madiun

Mereka yang melanggar protokol kesehatan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Terberat untuk pengusaha adalah pencabutan izin usaha, sedangkan untuk warga akan didenda dan hukuman sosial. 

"Untuk badan usaha, sanski maksimalnya yaitu pencabutan izin usahanya jika tidak menerapkan prtokol kesehatan pada lingkungan usahanya. Misalnya tidak menyiapkan tempat cuci tangan, terjadi kerumunan, maka tentu akan ditindak tegas. Dan kami sudah menyiapkan instrumennya. Sementara sanksi bagi warga perorangan yang tidak disiplin menerapkan prokes, sesuai dengan regulasi akan dikenakan sanksi kerja sosial.  Dan sanksi maksimal seperti kurungan badan atau denda. Namun kami sudah sepakat yang paling penting di sini mengedepankan pola persuasif dan humanis tapi tegas," kata Adrian.

Diakuinya disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan masih rendah. Warga baru memakai masker apabila ada razia. (OL-3)