Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
AKTIVITAS bongkar muat atau Embarkasi maupun Debarkasi di Pelabuhan laut Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, saat ini semakin ramai. Puluhan kapal barang maupun penumpang, setiap hari menyinggahi pelabuhan tersebut.
Kini, 5 Kapal Cepat yang melayari rute Lewoleba-Larantuka, PP, setiap hari silih berganti menyinggahi Pelabuhan laut Lewoleba. Kini, pasca pemberlakuan PSBB, Pemda Lembata meminta Kapal berbadan jumbo milik PT. Pelni, kembali menyinggahi Pelabuhan laut Lewoleba. Sayangnya, kondisi fisik, sarana dan prasarana Pelabuhan laut Lewoleba masih memprihatinkan.
David Vigis, Praktisi pelayaran, pengguna jasa Pelabuhan manilai kondisi dermaga laut Lewoleba lama yang dibangun tahun 1983 sampai saat ini tidak terurus.
Kondisi bangunan dermaga itu sudah keropos. Pada bagian pintu masuknya sudah berlubang, namun dermaga yang terkenal paling sibuk itu masih menjadi tempat persinggahan kapal penumpang setiap hari, termasuk kapal cepat. Proses embarkasi dan debarkasi para penumpang kapal cepatpun sangat terganggu.
"Mestinya Pemerintah mengaktifkan kembali Jety apung di sebelah Timur dermaga, sebagai lokasi berlabuh kapal cepat. Saat ini ada 5 kapal cepat beroperasi, namun sarana prasarana tidak menunjang. Misalnya, sistim boarding tiket, muat sesuai kapasitas," ujar David Vigis.
Tak hanya itu, karet vender di depan dermaga baru maupun lama, tidak ada. Fungsinya menahan benturan kapal ke dermaga saat olah gerak sandar kapal dan saat bongkar muat terlepas, sampai saat ini belm diperbaiki.
Demikian pula lapangan penumpukan kontainer sampai saat ini belum di paving, meski sudah dipergunakan sekian tahun masih berlantai tanah, bergelombang. Beresiko saat muat atau menurunkan peti kemas dari atas tronton.
Menurut Vigis, kondisi ini diperparah jet apung kurang lebih 100 meter dari ujung barat dermaga, sejajar dengan garis depan dermaga.
"Pemda harus serahkan pengelolaan pelabuhan kepada kementerian perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan laut. Dengan kondisi dermaga yang mulai parah ini, tidak sedikit biaya renovasi," ujar David Vigis.
Hal senada disampaikan Ben Hur, salah satu Kapten Kapal Ocean Going, putra daerah Lembata. Ia mengusulkan, Pemda segera menyerahkan pengelolaan Pelabuhan laut Lewoleba kepada Kementerian Perhubungan sebelum kondisinya semakin parah dan sulit di benahi. (OL-13).
Baca Juga: Gubernur Sumsel Siap Divaksinasi Pertama
PKS Pemanfaatan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center, bernilai investasi Rp3,8 triliun.
Kemlu memastikan 19 WNI di Hudaidah, Yaman, selamat saat Israel melakukan serangan udara ke Pelabuhan Hudaidah, Yaman, pada Sabtu (20/7).
Israel melakukan serangan udara pertama kali ke Yaman, menargetkan pemberontak Houthi yang didukung Iran di pelabuhan Hodeidah.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan agar pintu utama pelabuhan barang impor bergeser ke kawasan timur Indonesia.
Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses yang berlangsung dari 12 Juli 2024 atau di masa sidang terakhir.
Sejumlah kerusakan ditemukan di Pelabuhan Sampalan, Kecamatan Nusa Penida yang membuat kondisi itu memprihatinkan.
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Tiga mantan pejabat Kementerian Perhubungan didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp1,15 triliun.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
Kementerian perhubungan menegur produsen pesawat AS Boeing perihal kecelakaan yang menimpa Lion Air.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji coba layanan transportasi massal Biskita Trans Depok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved