Sejuta Lebih Warga tidak Miskin Lagi

MESKI pandemi, ternyata selama 2020, sejumlah warga miskin bisa memperbaiki ekonominya. Jumlahnya yang tercatat Kementerian Sosial cukup besar, yakni mencapai 1,1 juta lebih.

“Mereka ialah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang semula ialah keluarga miskin. Tahun ini, dari total 10 juta keluar­ga, 1.179.304 di antaranya mengalami graduasi dan menyatakan keluar dari prog­ram,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos, Pepen Naza­ruddin, di Ban­dung, Jawa Barat, kemarin.

Jumlah itu sudah melebihi target pemerintah yang mencanangkan 1 juta keluarga mengalami graduasi. Jumlah terbanyak keluarga yang naik kelas berasal dari Jawa Tengah sebanyak 258 ribu lebih, Jawa Timur 225 ribu dan Jawa Barat 217 ribu.

Pepen memastikan kepesertaan KPM PKH yang telah graduasi akan digantikan oleh masyarakat miskin lainnya. Hal ini memberikan perlindungan kepada keluarga miskin yang masih membutuhkan bantuan pemerintah.

Untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat, ia menambahkan Kemensos akan mengatur kepesertaan KPM PKH maksimal 5 tahun. “Setelah itu, mereka harus graduasi dan diganti warga miskin lain.”

Di sejumlah daerah, bantuan sosial tetap mengalir bagi warga. Di Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, pemkot menyerahkan bantuan program jaring pengaman sosial tahap V kepada 24.651 keluarga. JPS diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200 ribu per keluarga. “Belilah kebutuhan sehari-hari,” ujar Wakil Wali Kota Togar Sitorus.

Sementara itu, Pemkab Donggala, Sulawesi Tengah, menyasar pelaku UMKM. Lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mereka memberikan bantuan peralatan usaha. “Bantuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk berusaha,” kata Wakil Bupati M Yasin.

Penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai menjadi sorotan Bupati Me­rangin, Jambi, Al Haris. “Mari bersama-sama mengawasi­nya.” (BY/AP/TB/SL/JI/N-2)