Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep, Jawa Timur, memanggil Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) setempat, Juhedi. Pemanggilan itu berkait dugaan ketidaknetralan dalam pilkada Sumenep.
Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris, mengatakan pihaknya memanggil Juhedi untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan aktivis Kelompok Pro Demokrasi. "Kami menindaklanjuti laporan kaaan-kawan Kelompok Pro Demokrasi tentang dugaan penggalangan suara ke salah satu pasangan calon," kata Noris, Senin (7/12).
Ia mengatakan pihaknya masih akan memanggil beberapa pihak lain, termasuk pengurus Persatuan Guru Impassing Nasional (PGIN) Sumenep. Hasil dari klarifikasi tersebut akan dibahas dalam pleno Bawaslu untuk menentukan kesimpulan dan rekomendasinya.
Kelompok Pro Demokrasi Sumenep sebelumnya melaporkan Juhedi setelah beredar surat pernyataan dukungan PGIN terhadap salah satu pasangan calon dalam Pilkada Sumenep. Surat pernyataan dukungan itu berkepala surat Kantor Kemenag Sumenep.
Juhedi mengatakan dirinya dicecar pertanyaan seputar keterkaitan antara Kemenag dengan PGIN. "Kami jelaskan bahwa Kemenag tidak memiliki keterkaitan struktural dengan organisasi guru," katanya.
Ia mengatakan pernyataan dukungan PGIN terhadap salah satu pasangan calon tersebut di luar sepengetahuan Kemenag. (MG/Mohammad Ghazi)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved