Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) meminta KPU setempat untuk mengantisipasi potensi bencana banjir pada saat pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember mendatang. Apalagi, dalam beberapa hari terakhir ada sejumlah desa yang terendam banjir akibat luapan Sungai Serayu dan Klawing.
Pejabat sementara (Pjs) Bupati Purbalingga Sarwa Pramana mengatakan bahwa potensi banjir perlu mendapat perhatian penyelenggara pilkada.
"Penyelenggara perlu mengantisipasi kemungkinan bencana banjir, terutama di wilayah-wilayah yang rawan banjir. Jangan sampai ketika terjadi banjir akan mengganggu pelaksanaan pemungutan suara. Berbagai persiapan harus dilakukan, meski kita tidak berharap terjadinya banjir," jelas Sarwa, (4/12).
KPU Purbalingga akan mulai mendistribusikan logistik pada Sabtu (5/12) ke masing-masing kecamatan. Sejauh ini, persiapannya lancar dan tidak ada masalah.
"Persiapan logistik tidak ada masalah. Meski demikian, kami tetap harus waspada hujan dan banjir. Ini penting, agar logistik benar-benar aman," kata Komisioner KPU Purbalingga Andri Supriyanto.
Dikatakan Andri, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi, misalnya harus ada terpal untuk melindungi logistik. Selain mengantisipasi kemungkinan terkena hujan, KPU juga bersiap jika ada banjir. "Intinya, bencana harus diantisipasi agar pilkada berjalan
sesuai jadwal," tambahnya. (R-1)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved