Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat menerima apresiasi dari Badan Kepegawaian Nasional RI karena berkomitmen menjalankan manajemen kinerja aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Pemkab Raja Ampat diapresiasi juga sebagai peringkat pertama dalam ketegori penyediaan aplikasi manajemen kinerja ASN mengungguli Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua serta kota/kabupaten lain se-Papua dan Papua Barat.
"Ini adalah langkah awal dan modal kerja penting untuk Pemkab Raja Ampat melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terukur", jelas Sekda Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim di Kantor Pemkab Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (24/11).
baca juga: 10 Pejabat Pemkab Brebes Terpapar Covid-19 Usai Tour ke Bromo
Pemberian apresiasi diungkapkan BKN saat FGD hasil evaluasi pembinaan manajemen kinerja pada 17-18 November di Jakarta. Kepala BKN pun telah datang ke Raja Ampat untuk mengevaluasi komitmen tersebut dan Kabupaten Raja Ampat dinilai sangat sinergis dan dan berkomitmen penuh untuk menjalankan pelaksanaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi. (OL-3)
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia telah mengungkap perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah utama dalam menuntaskan program prioritas adalah beberapa pembangunan infrastruktur.
Peran penting aparatur sipil negara (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengklaim reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di wilayahnya cukup berhasil.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, jajaran Imigrasi Palu juga diminta untuk terus menjaga integritas dalam bekerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved