Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JUMLAH rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, semakin berkurang. Pada 2015 ada sebanyak 13.649 RTLH dan hingga saat ini sudah diperbaiki sebanyak 9.198 RTLH.
Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB), Toni Kristiawan, progres perbaikan RTLH terus mengalami perubahan. Perbaikan RLTH dilaksankana dengan bersinergi program pemerintah pusat, Pemprov Banten, Pemkab Serang, infak aparatur sipil negara (ASN), Baznas Kabupaten Serang, dan sumbangan pihak swasta.
“Keunikan dan keunggulan program perbaikan rutilahu atau RTLH ini, karena ada sinergi para stakeholder. Serta ucapan terima kasih kepada masyarakat yang turut membantu swadaya perbaikan rumah tidak layak huni,” kata Toni.
Toni mengungkapkan, sejak akhir 2015, terdapat 13.649 RTLH. Kemudian melalui sinergi program, hingga tahun 2020 akan tuntas perbaikan sebanyak 9.198 RTLH. “Perbaikan RTLH ini terus berlanjut, masih ada 4.451 RTLH yang harus diperbaiki,” tuturnya.
Untuk tahun 2020, kata Toni, sumber perbaikan RTLH dari APBD Kabupaten sebanyak 925 unit, APBD Banten 100 unit, APBN (BSPS regular) 1.100 unit, dana Baznas dan CSR 100 unit, dan APBN (BSPS strategis) 320 unit. Total tahun ini diperbaiki 2.545 unit.
“Jumlah RTLH yang diperbaiki terus berubah, seiring dukungan dari banyak pihak. Termasuk kenaikan bantuan dari APBN,” jelas Toni.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa.
Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang Sri Rahayu menambahkan, pihaknya turut bersinergi dalam proses perbaikan RTLH. Terutama untuk rumah yang darurat dan harus disegerakan untuk diperbaiki.
“Untuk di Kabupaten Serang, ASN turut berinfaq melalui Baznas untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Dana infaq ini yang diperuntukan bagi rumah yang harus disegerakan diperbaiki,” jelas Sri.
Perempuan yang akrab disapa Yayuk ini menambahkan, rumah yang harus diperbaiki memang masih banyak. “Namun dengan sinergi program yang sudah berjalan, proses perbaikan RTLH berjalan cepat,” katanya. (OL-09)
Pada semester I 2023 pencari properti usia 25 sampai 34 tahun atau yang termasuk dalam generasi Milenial meningkat 78,5%.
Agunan adalah aset atau barang berharga yang dijadikan jaminan saat melakukan pinjaman uang melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.
Rumah bergaya klasik Eropa menjadi rumah elegan yang tidak akan tergerus zaman dan diminati peminat di kelasnya, terlebih keluarga muda mapan.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (25/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global.
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
Efek buruk dari rumah yang negatif bisa memicu permasalahan rumah tangga seperti terjadi perselingkuhan, KDRT, tidak harmonis dan saling tidak mengerti.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved