Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melakukan protes demgan keluar forum (walk out/WO) dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa malam (15/9) . Rapat pleno tersebut untuk menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pilkada Sumenep.
Seluruh anggota Bawaslu yang hadir dalam pertemuan tersebut memilih keluar dan karena merasa nota keberatan atas dugaan banyaknya kesalahan dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak diindahkan KPU. Mereka juga tidak
menanda tangani hasil pleno.
Sebelum melakukan aksi WO, ketua Bawaslu Sumenep, Anwar Nooris, mempertanyakan perubahan data pemilih di sembilan kecamatan serta menanyakan tindak lanjut nota keberatan yang diajukan beberapa waktu lalu.
Namun karena merasa tidak mendapatkan jawaban pasti dari komisioner KPU, ia dan seluruh anggotanya mengajukan protes dan keluar dari forum.
"Kami minta untuk dilakukan perbaikan di sembilan kecamatan tapi yang dibahas hanya satu kecamatan. Padahal di delapan kecamatan ini, proses pendataan dan hasilnya kami nilai bermasalah. Karenanya kami memilih out," kata Anwar Nooris.
Terkait ini menurut Ketua KPU Sumenep, Ahmad Warits, protes yang diajukan Bawaslu sudah dibahas pada pleno sebelumnya. Saat itu, kata Warits, Bawaslu tidak mengajukan protes apapun.
"Pleno kali ini, adalah pleno lanjutan. Persoalan di sembilan kecamatan itu sudah dibahas pada pleno sebelumnya," katanya.
Ia menjelaskan, sikap wolk out anggota Bawaslu tidak berpengaruh pada kelanjutan tahapan Pilkada, karena hasil pleno DPHP tetap sah sekalipun ada protes dari Bawaslu. (OL-13)
Baca Juga: Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved