Tingkatkan Ketahanan Pangan Indonesia

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta instansi terkait untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia di saat pandemi covid-19. Wapres khawatir angka kemiskinan akan naik jika ketahanan pangan tidak ditingkatkan.

Ia menyebutkan, saat ini lebih dari 60% konsumsi rumah tangga miskin dibelanjakan untuk membeli bahan makanan serta 30% dari belanja makanan itu digunakan untuk membeli beras.

“Artinya, peningkatan harga beras sedikit saja akan berpengaruh pada konsumsi rumah tangga miskin yang akhirnya dapat meningkatkan kemiskinan,” katanya saat Simposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan, dan Kemiskinan dalam rangka Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin, kemarin.

Yang membuat khawatir, ungkap Ma’ruf, BMKG memprakirakan tahun ini terjadi musim kemarau yang lebih kering yang akan menimpa 30% wilayah pertanian.

“Produksi beras kita diperkirakan akan lebih kecil jika dibandingkan dengan 2018 dan 2019 walau masih akan menyisakan sedikit surplus pada akhir 2020. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus untuk dapat mencukupi kebutuhan beras di awal 2021 karena kita belum memasuki musim panen,” ujarnya.

Dijelaskannya, jika melihat angka kemiskinan pada Maret 2020, seiring dengan terjadinya pandemi, maka jumlah warga miskin telah meningkat lebih dari 1,6 juta orang menjadi 26,42 juta orang atau 9,78% jika dibanding dengan data September 2019 yang berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22%. “Angka itu pun masih berpotensi meningkat menjadi 11,5% pada akhir tahun ini atau kembali ke kondisi 2011 jika penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi tidak sesuai harapan,” jelasnya.

Di samping mengupayakan peningkatan ketahanan pangan, tambahnya, pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah, seperti bantuan sosial dan lainnya untuk melindungi masyarakat agar tidak jatuh miskin.

Serap panen

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Ayip Said Abdullah, meni lai situasi pangan sekarang tidak terlalu menggembirakan walau memang tidak terlalu mengkhawatirkan karena saat ini mema suki kemarau basah yang berarti masih ada hujan walau tidak optimal bila digunakan menanam padi.

Dikatakannya, musim kedua panen saat ini tidak sebanyak panen pada musim pertama. Jika panen musim kedua 50 juta ton, sekitar 60% akan menjadi beras sehingga Perum Bulog perlu memperkuat penyerapan dan cadangan.

“Pemerintah harus mendukung Bulog terkait dengan penyerapan meski harga beras masih tinggi dan diperkuat dengan anggaran tambahan untuk penyerapan. Pemerintah juga bisa menyerap di atas harga pokok penjualan,” ujar Ayip.

Selama ini serapan Bulog pun sekitar 10% dari total panen. Jika panen 50 juta ton gabah, 10% di serap Bulog atau sekitar 5 juta ton dan yang menjadi beras hanya 3 juta ton. “Sebanyak 3 juta ton hanya cukup untuk 3 bulan kalau periodisasi panen lagi terjadi di Maret 2021. Maka, Bulog perlu menyerap 20% panen,” ucapnya.

Selain itu, untuk musim berikut nya, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang kuat karena persediaan air di beberapa wilayah terbatas. Pemerintah perlu menyiapkan pompa air, pupuk, atau sarana lainnya yang diberikan kepada daerah yang membutuhkan untuk meningkatkan potensi. “Optimalisasi lahan yang ada tidak perlu menambah lahan sawah baru,” tegasnya. (Iam/X-11)