Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DARI rapid test massal terhadap petugas pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tebo, Bengkulu, tercatat sembilan orang reaktif covid-19
Kepala Dinas Kesehatan Tebo Riana membenarkan hal itu kepada awak media, Kamis (16/7). Temuan itu didapat dari hasil rapid tes massal yang dilakukan kepada 600 orang petugas pemilihan kecamatan (PPK) dan Pania Pemungutan Suara (PPS) KPU di Tebo, pada Selasa dua hari lalu.
Sembilan orang yang reaktif rapid test sudah menjalani isolasi mandiri. Lima dari mereka sudah diambil sampel swab untuk diperiksakan ke Balitbangkes RI. Sementara empat orang yang berasal dari tiga desa, saat ini masih dalam proses pengambilan sampel swab.
Menurut Ketua KPU Tebo Basri rapid test yang dilakukan ini merupakan syarat wajib kepada seluruh penyelenggara pemilu. Jika ada yang terindikasi reaktif rapid test, sesuai aturan akan dicarikan pengganti.
Jumlah penyelenggara Pemilu di tebo, mulai komisoner KPU dan staf, PPK, PPS hingga PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) di Kabupaten Tebo tercatat sebanyak 1.544 orang. (OL-13)
Baca Juga: Pemkab Cilacap Terus Masifkan Tes Usap, Target 1.350 Sampel
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Bila pemberian asuransi direalisasikan, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved