Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DARI rapid test massal terhadap petugas pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tebo, Bengkulu, tercatat sembilan orang reaktif covid-19
Kepala Dinas Kesehatan Tebo Riana membenarkan hal itu kepada awak media, Kamis (16/7). Temuan itu didapat dari hasil rapid tes massal yang dilakukan kepada 600 orang petugas pemilihan kecamatan (PPK) dan Pania Pemungutan Suara (PPS) KPU di Tebo, pada Selasa dua hari lalu.
Sembilan orang yang reaktif rapid test sudah menjalani isolasi mandiri. Lima dari mereka sudah diambil sampel swab untuk diperiksakan ke Balitbangkes RI. Sementara empat orang yang berasal dari tiga desa, saat ini masih dalam proses pengambilan sampel swab.
Menurut Ketua KPU Tebo Basri rapid test yang dilakukan ini merupakan syarat wajib kepada seluruh penyelenggara pemilu. Jika ada yang terindikasi reaktif rapid test, sesuai aturan akan dicarikan pengganti.
Jumlah penyelenggara Pemilu di tebo, mulai komisoner KPU dan staf, PPK, PPS hingga PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) di Kabupaten Tebo tercatat sebanyak 1.544 orang. (OL-13)
Baca Juga: Pemkab Cilacap Terus Masifkan Tes Usap, Target 1.350 Sampel
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Bila pemberian asuransi direalisasikan, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved