Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BUPATI Raja Ampat Abdul Faris Umlati meminta para kepala dinas dan tim yang menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat harus mengecek di lapangan, agar bantuan itu tepat sasaran.
"Jangan sampai kita tidak mendapatkan hal tidak benar. Berikan bantuan kepada mereka yang berhak menerima," kata bupati di sela-sela pendistribusian sembako di Distrik Kora Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Rabu (20/5).
Ia menambahkan pandemi covid-19 ini membuat semua orang terdamapak. Pemkab Raja Ampat telah melaksanakan refocusing anggaran sehingga beberapa program bantuan bisa dilaksanakan. Bantuan bahan pokok yang diserahkan berupa beras 20 Kg, tepung 4 Kg, gula 4 kg, susu 4 Kaleng, dan minyak goreng 4 liter. Selain dari Pemkab, sumbangan sembako juga datang dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat ke Raja Ampat dalam jumlah 500 paket.
Pemberian sembako dilakukan secara simbolis oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu kepada Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati. Selain sembako, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kartu perlindungan jaminan keselamatan kerja bagi petugas Satgas Covid-19 dan menyerahka santunan kematian kepada ahli waris.
baca juga: Wagub Tindak Mobil Travel
Kabupaten Raja Ampat merupakan pelopor lahirnya perlindungan jaminan sosial di Indonesia. Melalui Peraturan Daerah No. 11 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Raja Ampat No. 6 tahun 2018 mengatur pembiayaan bantuan iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi honorarium daerah, aparat kampung dan pekerja bukan penerima upah. Kebijakan ini dilaksanakan dalam kerja sama antara Pemda Raja Ampat dan BPJS Ketenagakerjaan. (OL-3)
Pungli Raja Ampat mengindikasikan tidak adanya regulasi jelas soal pengelolaan wisata
KPK menyerahkan temuan pungli yang mencapai Rp18,25 miliar di Raja Ampat ke Saber Pungli
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pungutan liar (pungli) dalam kedatangan kapal wisatawan di Raja Ampat, Papua Barat.
Wisata medis menjadi jenis liburan ini populer terutama untuk bidang estetika seperti operasi plastik dan transplantasi rambut.
Indonesia menawarkan berbagai destinasi wisata yang menakjubkan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved