Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sejumlah kecamatan di wilayah kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menampilkan secara transparan data penduduk penerima bantuan sosial (bansos) terdampak covid-19 dari pemerintah.
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas saat meninjau langsung di lapangan mengatakan upaya tersebut merupakan arahan dari pemerintah pusat, sehingga Pemkab Banyuwangi berupaya agar bansos tersebut tepat sasaran.
"Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar semua data ditampilkan secara langsung," ujar Anas.
Menurut Anas, dengan ditempelnya nama-nama penerima bansos akan menjadi sesuatu yang baik. Data penerima menjadi lebih transparan, sehingga masyarakat bisa mengawasi secara langsung.
Baca juga: Jabar Terapkan PSBB, Penyebaran Virus Korona Malah Makin Masif
"Upaya ini agar tidak menimbulkan kecurigaan. Selain itu, dalam pendataan dimungkinkan ada error, meskipun tidak banyak dan tidak signifikan, tetapi tetap perlu dikoreksi, dan langkah ini secara bertahap akan diikuti oleh desa-desa dan kelurahan," tambahnya.
Selain itu, imbuh Anas, setiap wilayah kecamatan di Banyuwangi juga membuka tempat pengaduan baik online maupun dengan nomor telepon yang dipasang di spanduk.
"Jadi, kanal pengaduan kita siapkan dua jalur. Pertama lewat kantor desa, kelurahan, dan kecamatan. Kedua lewat jalur online," ujarnya.
Dalam dua kanal pengaduan itu, kata Anas, warga bisa melaporkan dirinya sendiri, atau melaporkan tetangga atau warga lain yang dinilai perlu untuk dibantu terkait masalah bansos.
"Sistemnya by NIK, agar bisa langsung terdeteksi apakah warga yang dilaporkan itu sudah menerima bantuan atau belum," jelas Anas.
Dari data pemerintah Banyuwangi, total ada 269.000 kepala keluarga (KK) yang saat ini mendapat bantuan dari program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Angka penerima bantuan tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena masih ada pengisian data lanjutan dari program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial. "Kabupaten Banyuwangi mendapat tambahan kuota dari Menteri Sosial Ari Batubara," pungkasnya. (OL-14).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Banyak spot wisata apik yang masih belum banyak dijamah pengunjung di Banyuwangi
Jika di Jakarta tengah berlangsung gelaran fashion show di JF3 Fashion Festival, di Banyuwangi tak lama lagi juga akan digelar Banyuwangi Fashion Parade 2024.
Terletak di jantung Banyuwangi, Luminor Hotel menyediakan tempat perlindungan yang tenang dan elegan.
Cerita Janger menyuguhkan nilai-nilai luhur yang layak direnungkan, misalnya nilai budi pekerti, etika bermasyarakat atau bahkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air.
Program unggulan Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi untuk pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha ekonomi produktif UMKM setempat.
Terjadi komunikasi yang tidak seimbang dan tidak berlanjut di masyarakat sehingga merasa sulit memenuhi persyaratan izin edar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved