Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENERAPAN kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiga daerah sekitar ibukota provinsi Kalimantan Selatan akan dimulai pada Sabtu (16/5) dinihari. Sosialisasi tentang kebijakan PSBB digelar serentak di tiga daerah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.
Ketua Harian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel, Abdul Haris Makkie, Kamis (14/5) mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pengamanan PSBB bersama tiga daerah diputuskan PSBB akan dimulai pada Sabtu (16/5) dinihari atau pukul 00.01 wita.
"Sudah diputuskan tentang kebijakan PSBB dan kesiapan daerah terkait masalah teknis dan non teknis termasuk keamanan dan program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi virus korona," terang Abdul Haris.
Lebih jauh Abdul Haris mengingatkan agar pelaksanaan PSBB di tiga daerah sekitar ibukota provinsi Kalsel tersebut dapat lebih efektif, namun tetap mengedepankan prinsip edukasi dan humanis agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat.
"Memang perlu ketegasan di lapangan tetapi harus memperhatikan aspek humanis. Dengan sosialisasi yang baik maka masyarakat dapat mengerti dan mendukung kegiatan ini karena bertujuan untuk melindungi semua masyarakat," ujarnya.
Pasca usulan PSBB tiga daerah di Kalsel disetujui Menteri Kesehatan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor telah menerbitkan Peraturan Gubernur dan diikuti Peraturan Walikota Banjarbaru dan Peraturan Bupati Banjar dan Peraturan Bupati Barito Kuala terkait penerapan PSBB di daerah masing-masing. Pantauan Media, Kamis (14/5) digelar sosialisasi serentak kebijakan PSBB yang dipimpin langsung kepala daerah dan Forkopimda setempat ke masyarakat.
Sosialisasi serentak ditandai dengan konvoi armada sosialisasi yang diikuti berbagai SKPD dan instansi terkait termasuk TNI-Polri. Wakil Walikota Banjarbaru, Darmawan Jaya mengatakan pihaknya telah siap menerapkan kebijakan PSBB.
baca juga: Tempat Karantina Ini bak Hotel Berbintang, Tapi Gratis Lho!
"Berbagai aspek terkait kebijakan PSBB dan dampaknya sudah kita kaji dan kita harapkan dapat berjalan efektif," ucapnya.
Pada bagian lain kebijakan PSBB tahap dua di Kota Banjarmasin berlangsung lebih ketat daripada tahap pertama. Wali kota Banjarmasin, Ibnu Sina telah merubah beberapa butir ketentuan dalam Perwali agar pelaksanaan PSBB lebih efektif diantaranya pembatasan jam operasional pasar dan pusat perdagangan menjadi lebih singkat. (OL-3)
Selain padi, Kalsel mencatat produksi cabai besar mencapai 11 ribu ton dan cabai rawit 14 ribu ton, yang efektif meredam gejolak harga komoditas.
BMKG melaporkan gempa dangkal beruntun guncang Balangan dan Tabalong, Kalsel. Simak analisis pemicu sesar lokal dan imbauan keselamatan terbaru di sini.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS.
POPULASI ikan sapu-sapu (hypostomus plecostomus), juga memenuhi sungai-sungai di sejumlah wilayah perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan.
Penangkapan ini mempertegas bahwa Kalimantan Selatan masih menjadi jalur transit utama bagi jaringan internasional tersebut.
Tingginya intensitas bencana alam dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved