Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GUBERNUR Maluku Utara (Malut), KH Abdul Gani Kasuba, memprioritaskan perkuat cadangan pangan lokal guna menghadapi pandemi virus korona atau Covid-19 yang dikhawatirkan akan berlangsung lama. Oleh karena itu, ia belum memikirkan usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Kementerian Kesehatan.
"Saya pikirkan sekarang cari lahan-lahan yang bebas untuk tanam singkong dan pisang. Rencananya Senin besok (11/5) me-launching gerakan pencanangan pangan lokal dengan menanam pisang, singkong, dan tanaman jeni umbi-umbian lainnya di kebun yang berada di Sofifi," kata Abdul Gani seusai penyerahan APD di Ternate, Kamis (7/5).
Terkait hal tersebut, Abdul Gani telah perintahkan Kepala Dinas Pertanian Malut Rizal Ismail untuk mencari lahan kosong untuk dimanfaatkan guna menghasilkan pangan lokal.
Namun demikian, ia optimistis pandemi Covid-19 akan lebih cepat berakhir jika masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. "Jakarta yang begitu rumit untuk mampu menurunkan kasus Covid-19. Itu tentu karena masalah disiplin," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Malut Rizal Ismail menuturkan Gubernur Malut sengaja menjadikan lahannya sebagai percontohan agar bisa diikuti oleh kabupaten dan kota dan masyarakat yang memiliki lahan kosong. Program ini bukan proyek melainkan swadaya gubernur itu sendiri.
"Pak Gubernur mengajak kepada kabupaten atau kota dan masyarakat jangan mengosongkan lahan. Kami pihak dinas hanya membantu meminjamkan mesin pengelola tanah pada lahan yang digunakan menanam pisang dan umbi-umbian," tuturnya.
Lebih lanjut Rizal menegaskan di masa pandemi Covid-19, cadangan pangan lokal ini perlu disiapkan. Apalagi mengingat masyarakat Malut dewasa ini lebih cenderung mengonsumsi nasi, sementara luas sawah di Malut hanya 13.500 hektare.
"Lahan seluas itu jika produksi beras dua kali dalam setahun hanya mampu memenuhi kebutuhan, sementara petani sebagian belum bisa menanam dua tahun sekali karena terkendala irigasi. Makanya yang bisa tanam dua kali itu hanya sebagian. kita perlu bahan alternatif," tandasnya.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi mengatakan sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam memperkuat cadangan pangan nasional terutama dari pinggiran, pihak mendukung penuh penguatan pangan di Provinsi Malut.
Di sisi lain, Kementan juga melakukan kebijakan intervensi daerah surplus untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah yang membutuhkan.
"Beberapa upaya intervensi yang dilakukan pemerintah, diantaranya mengalokasikan stok beras nasional dari daerah yang surplus ke daerah yang membutuhkan, serta berkoordinasi dengan Bulog untuk mendistribusikan stok beras," terang Suwandi. (OL-09)
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Pada Juli 2024, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) mencapai 2,99% terhadap IHPB Juli 2023.
RMA Indonesia merupakan satu-satunya distributor resmi Mahindra Tractor di Tanah Air. Sementara, Mahindra FES adalah produsen traktor terbesar di dunia berdasarkan volume.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Kemuning, berkomitmen untuk terus memajukan masyarakat terutama perempuan setempat.
KPK menggeledah sejumlah kantor milik swasta di sekitar Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten. Penggeledahan terkait kasus pencucian uang tersangka mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba
KPK menyebut tersangka dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba bisa bertambah.
KPK mengaitkan bisnis milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dengan dugaan pencucian uang yang sedang diusut.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Muhaimin Syarif, mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Rabu (17/7).
KPK menangkap mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif pada Selasa (16/7) malam WIB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved