Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) di daerah langsung menghentikan proses tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) terkait dengan pandemi virus korona. Penghentian dilakukan sesuai surat edaran KPU Pusat tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Keputusan itu membuat beberapa agenda kegiatan yang telah direncanakan ditunda dan dibatalkan. Bahkan di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang seharusnya mulai bekerja kemarin, terpaksa dirumahkan dahulu sampai batas waktu yang belum ditentukan.
“Seharusnya hari ini (kemarin) mereka sudah mulai kerja, sesuai tahapan PKPU. Tapi karena ada surat edaran KPU untuk menunda tahapan, jadi mereka sementara ini mereka dirumahkan,” kata Ketua KPU Bangka Barat, Pardi.
Menurutnya, dengan adanya keputusan KPU RI, masa jabatan PPS yang dilantik beberapa waktu lalu akan diatur kembali.
Hal serupa terjadi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang membekukan surat keputusan pengangkatan PPS dan menunda pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang sedianya dilakukan pekan ini.
Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, beberapa agenda yang ditunda, antara lain pelantikan PPS, pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih, dan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih.
Komisioner KPU Purbalingga Andri Supriyanto mengatakan, memang dalam surat edaran menyebutkan, bagi daerah yang tidak terlalu terdampak dapat melanjutkan tahapan pilkada. Namun, setelah dikaji lebih mendalam ternyata di Purbalingga tidak memungkinkan melanjutkan tahapan.
Penundaan pelantikan anggota PPS juga terjadi di lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Lima kabupaten itu ialah Ngada, Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Barat, dan Timor Tengah Utara. Penundaan serupa terjadi di Kalimantan Tengah, Riau, dan Tuban (Jawa Timur).
Sementara itu, dua event besar di Sumatra Selatan juga ditunda, yakni Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat provinsi yang akan digelar di Kota Prabumulih, pada 3-10 April mendatang, dan Jelajah Alam Serasan Seandanan ke-19 di Ogan Komering Ulu Selatan. (RF/MG/LD/PO/SS/RK/YK/DW/DY/N-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
KPU Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung (Babel) melantik 243 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada serentak 2024.
Target pendaftar PPK adalah dua kali jumlah kebutuhan, dengan 10-15 orang pendaftar di setiap kecamatan.
Pengumuman pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 hingga 6 Mei 2024, sementara penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PPS dilaksanakan dari 2 hingga 8 Mei 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
SELAMA tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) mencatat ada 6 petugas dilaporkan meninggal dunia, dan 50 petugas yang jatuh sakit.
Dua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan satu Panitia Pemunggutan Suara (PPS) di Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal pascapemunggutan suara Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved