KPK Panggil Belasan Saksi Kasus RTH Bandung

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil 13 saksi terkait kasus dugaan suap ruang terbuka hijau (RTH) Pemkot Bandung tahun anggaran 2012-2013. Belasan saksi tersebut diperiksa untuk tersangka swasta Dadang Suganda yang diduga menjadi makelar pengadaan tanah RTH Bandung.

"Saksi-saksi akan diperiksa untuk tersangka DS (Dadang Suganda) terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan tanah RTH Pemerintah Kota Bandung," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (19/3).

Pemeriksaan belasan saksi secara paralel dilakukan di tempat berbeda. Dua saksi akan diperiksa di Gedung KPK Jakarta yakni seoramg pegawai Bank Bukopin mewakili Direktur Kepatuhan Bank Bukopin dan seorang supir bernama Naya.

Adapun 11 saksi lainnya diperiksa di Mapolrestabes Bandung, Jawa Barat. Kesebelas saksi tersebut merupakan ahli waris tanah dan pihak swasta.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan satu tersangka baru yakni pengusaha bernama Dadang Suganda yang diduga menjadi makelar pembelian tanah untuk RTH. Sebelumnya KPK juga menetapkan tersangka untuk mantan Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hery Nurhayat serta dua orang anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Slamet.

Dadang diduga menjadi makelar memanfaatkan kedekatannya dengan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi. Berkat perannya menjadi makelar tersebut, Dadang diduga memperkaya diri sebesar Rp30 miliar.

Dalam kasus itu, Dadang melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung untuk ruang terbuka hijau. KPK menengarai nilai tanah yang dibayarkan lebih rendah dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Pemerintah Kota Bandung kemudian membayarkan Rp43,6 miliar kepada Dadang atas tanah tersebut. Namun, komisi menduga Dadang hanya membayarkan Rp13,5 miliar kepada pemilik lahan.

KPK menduga dalam kasus RTH di Bandung telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp69 miliar dari realisasi anggaran sekitar Rp115 miliar. Pengadaan tanah diduga dilakukan menggunakan makelar dari unsur anggota DPRD dan pihak swasta. Selisih pembayaran ke makelar dengan harga tanah atau uang yang diterima oleh pemilik tanah diduga dinikmati oleh sejumlah pihak. (OL-2)