Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TERSANGKA kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018, bertambah empat orang menjadi tujuh orang, Selasa (10/3). Pada Jumat pekan lalu, polisi sudah menahan tiga tersangka yakni YN yang menjabat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Malaka dan dua makelar proyek yakni SS dan EPM.
Kabid Humas Polda NTT Komisaris Besar Johannes Bangun mengatakan empat orang menjalani pemeriksaan sejak Senin (9/3) sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polda NTT.
"Empat tersangka ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) YKB, yang juga menjabat Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan dua orang Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa 2018, AKA dan KAK, serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 2018, MB," katanya.
Empat tersangka dikenai pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tetang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
baca juga: Pariwisata Sepi, Pemandu Wisata Alih Profesi Tanam Porang
Nilai proyek pengadaan benih bawang merah tersebut sebesar Rp9,68 miliar. Sedangkan kerugian negara sekitar Rp4,9 miliar atau setengah dari nilai proyek. Menurutnya, para tersangka diduga melakukan markup harga benih bawang, serta menerima hadiah terkait proyek pengadaan benih tersebut. (OL-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved