Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RATUSAN warga Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, harus dievakuasi sementara ke tempat pengungsian yang berlokasi di Gereja Rehobot.
Evakuasi warga disebabkan kekhawatiran terhadap ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayahnya.
"Awan hitam besar berada di area Tembagapura, karena ada sekelompok orang yang mengganggu dan kita akan hadapi," ujar Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, lewat keterangan tertulis, Senin (9/3).
Paulus menyampaikan keprihatinan atas situasi tersebut. Pihaknya berjanji akan menindak tegas perbuatan KKB.
"Sebagai aparat yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan masyrakat, kami akan sungguh-sungguh menindak tegas kelompok KKB," tegas Paulus.
Baca juga: Kontak Senjata dengan Aparat, Satu Anggota KKB Papua Tewas
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan pihaknya akan mengantar warga ke keluarga masing-masing di wilayah Timika. Pun, warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan dilayani.
"Setelah aman, kita akan antar kembali ke kampung masing-masing. Dan kembali ke kampung sudah memiliki KTP," imbuh Johannes.
Johannes menjelaskan warga Distrik Tembagapura yang dievakuasi berasal dari Kampung Opitawak, Kimbeli, Banti 1 dan Banti 2. Mereka akan diantar ke Kota Timika dengan menggunakan kendaraan milik TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Hingga Senin (9/3), tercatat 917 warga dari Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, telah dievakuasi ke Kota Timika. Warga yang mengungsi berasal dari empat kampung yakni Kampung Longsoran, Kampung Batu Besar, Kampung Kimbeli dan dari Kampung Banti.(OL-11)
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved