Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN warga Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, harus dievakuasi sementara ke tempat pengungsian yang berlokasi di Gereja Rehobot.
Evakuasi warga disebabkan kekhawatiran terhadap ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayahnya.
"Awan hitam besar berada di area Tembagapura, karena ada sekelompok orang yang mengganggu dan kita akan hadapi," ujar Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, lewat keterangan tertulis, Senin (9/3).
Paulus menyampaikan keprihatinan atas situasi tersebut. Pihaknya berjanji akan menindak tegas perbuatan KKB.
"Sebagai aparat yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan masyrakat, kami akan sungguh-sungguh menindak tegas kelompok KKB," tegas Paulus.
Baca juga: Kontak Senjata dengan Aparat, Satu Anggota KKB Papua Tewas
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan pihaknya akan mengantar warga ke keluarga masing-masing di wilayah Timika. Pun, warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan dilayani.
"Setelah aman, kita akan antar kembali ke kampung masing-masing. Dan kembali ke kampung sudah memiliki KTP," imbuh Johannes.
Johannes menjelaskan warga Distrik Tembagapura yang dievakuasi berasal dari Kampung Opitawak, Kimbeli, Banti 1 dan Banti 2. Mereka akan diantar ke Kota Timika dengan menggunakan kendaraan milik TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Hingga Senin (9/3), tercatat 917 warga dari Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, telah dievakuasi ke Kota Timika. Warga yang mengungsi berasal dari empat kampung yakni Kampung Longsoran, Kampung Batu Besar, Kampung Kimbeli dan dari Kampung Banti.(OL-11)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
15 warga sipil tewas dalam baku tembak di Kembru Papua. Menteri HAM Natalius Pigai ambil alih investigasi dan desak pelaku segera diungkap.
Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena, menegaskan bahwa kasus yang menimpa Andrie Yunus tidak dapat dipisahkan dari peran institusi TNI.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved