Pemerintah Dituntut Jaga Stabilitas Ekonomi

PEMERINTAHAN Joko Widodo-Maruf Amin dituntut bisa menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diharapkan mampu mendongkrak produktivitas berbagai bidang terutama yang berorientasikan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang dilaksanakan melalui hasil kolaborasi antara Gerakan Mahasiswan Nasional Indonesia Telkom University, Second House, dan Badan Eksekutid Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Diskusi ini mengangkat tema 'Tantangan dan Capaian Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dalam 100 hari Kerja,' yang dilaksanakan di Warung Kopdar 26, Rabu (29/1).

Baca juga: Tantangan Indonesia untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

"Stabilitas ekonomi harus lebih detail untuk support bidang lain, terutama bidang ekonomi," kata Wakil Ketua Bidang Ekonomi KNPI Kota Bandung Ditya Adjie Kusuma.

Dia berharap pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh berbagai langkah kreatif seperti melalui ekonomi digital. "Lebih dijelaskan grand design untuk UM KM, ekonomi kerakyatan, dan pembangunan SDM," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah pun harus gencar menyadarkan masyarakat terutama saat negara mengalami bonus demografi. Salah satunya pemuda harus aktif dalam menjalankan pembangunan.

"Jangan melulu nunggu informasi, tapi hari ini pemuda harus bisa menjemput bola. Ketika tidak cepat-cepat mengetahui potensi diri, kita akan tertinggal," katanya.

Ketua Forum Mahasiswa Ekonomi se-Bandung Raya Rizki Setiawan menambahkan konsentrasi terhadap suprastruktur jangan sampai menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang belum bisa diterima. Sebagai kebijakan, menurutnya pembangunan ekonomi bukanlah satu hal yang harus selalu dituju.

"Menurut Bung Karno (Presiden pertama RI) dan Bung Hatta (Wakil Presiden pertama RI), kita membangun sebuah bangsa bukan hanya perihal ekonomi ataupun teknis. Tetapi lebih dari itu adalah membangun jiwa bangsa," katanya.

Ketua BEM FEB Telkom University Hazeli Arwa mengatakan, Indonesia membutuhkan tokoh yang mampu menyadarkan warga dan membawa kepada pemikiran rasional. "Jangan sampai aspektabilitas sosialkultural menjadi sosialkultural yang dogmatis dan tenggalam dalam sentimen yang mampu mengakibatkan pemerosotan potensi ekonomi," katanya.

Dia menilai, pemerintah pun harus mampu menyadarkan masyarakat agar punya rasa saling memiliki.

"Hari ini belum ada gebrakan yang merasa kita memiliki suatu pembaharuan di pemerintah hingga akhirnya tidak terbangun kepercayaan masyarakat," katanya.

Dengan begitu, dia berharap pemerintah bisa bekerja lebih keras lagi. "Mengatur segi hukum dan perekonomian agar menjawab semua jebakan di middle income trap," katanya. (BY/A-1)