Pemrov Jateng Gratiskan SPP SMA/SMK/SLB Negeri Tahun Ini

MULAI Januari tahun 2020 siswa SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah gratis, bebas pungutan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dan iuran orang tua (IOT). Sekolah wajib kembalikan uang siswa yang sudah terlanjur membayar.

Pemantauan Media Indonesia Selasa (8/1) keluarnya durat edaran (SE) No 420/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang penggratisan segsla macam pembiayaan SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah disambut gembira para orang tua, terutama keluarga tidak mampu yang selama ini terbebani berbagai pungutan.

Sebelumnya siswa SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Tengah banyak dibebani pembiayaan baik dipungut sekolah maupun komite yang jumlahnya mencapai ratusan ribu rupiah per bulan. Dengan keluarnya surat edaran tersebut, maka sejak per Januari 2020 seluruh pungutan terhadap orang tua di sekolah dibebaskan.

"Kami menyambut baik hal ini. Banyaknya pungutan di sekolah sangat membani orang tua siswa terutama keluarga tidak mampu yang ingin anaknya bisa sekolah tinggi," kata Dewi Kartikasari, orang tua siswa SMA Negeri 10 Semarang.

Bahkan selama ini pungutan terkesan dipaksakan, lanjut Dewi. Ketika  ada pungutan yang tidak jelas seperti wajib membeli air minum merk tertentu di sekolah dan sumbangan pembelian mobil di sekolah dilaporkan ke gubernur, dinas pendidikan dan ombusman, malah ada pengerahan siswa lain untuk mendemo.

"Anak saya sampai didemo untuk dikeluarkan dari sekolah karena melaporkan pungutan di sekolah itu," imbuhnya

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan mulai per Januari 2020 ini Pemerintah Provinsi Jateng menggratiskan SPP dan berbagai pungutan di SMA/SMK/SLB negeri karena dipandang membebani orang tua tidak mampu. Penggratisan SPP ini juga untuk meningkatkan angka partisipasi siswa, mengurangi drop out serta mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah.

"Saya sudah minta dinas pendidikan, sekolah dan komite menyosialisasikan bahwa SMA/SMK/SLB di Jateng mulai tahun ini gratis," kata Ganjar Pranowo.

Ia meminta semua pihak harus transparan dan tidak bermain soal anggaran. Apalagi berani melakukan tindak korupsi, karena sekarang siswanya ikut mengawasi dan siswa didorong menjadi agen-agen antikorupsi di sekolah. Bahkan sekolah juga harus mengurangi pungutan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri meminta seluruh kepala sekolah SMA/SMK/SLB negeri yang terlanjur memungut SPP wajib mengembalikan pembayaran.

baca juga: Penangkapan Sudarto oleh Polisi Dianggap Melawan Konstitusi

"Kalau tidak dikembalikan saya tindak tegas," imbuhnya.

Selain SPP gratis tersebut, lanjut Jemeri, Dinas Pendidikan Jawa Tengah juga akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap berbagai pungutan di sekokah dan sekolah tidak boleh mengambil pungutan tanpa seizin dinas pendidikan atau cabang dinas. (OL-3)