Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, meluncurkan tiga Desa Pengawasan Pilkada 2020. Peluncuran desa pengawasan itu dipusatkan di Desa Jotangan, Kecamatan Bayat, pekan lalu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Arif Fatkhurrokhman menyebutkan tiga desa pengawasan pilkada tersebut, yaitu Desa Jotangan di Kecamatan Bayat, Desa Wunut di Kecamatan Tulung dan Desa Jambu Kidul di Kecamatan
Ceper.
"Desa Pengawasan adalah desa yang seluruh masyarakatnya berkomitmen siap mengawal pemilu atau pilkada bersih, menolak politik uang, serta ikut mencegah, mengawasi, dan melapor adanya dugaan pelanggaran," kata Arif, Selasa (12/11).
Baca juga: Sambut Pilkada, Grobogan Buat Gerakan Kampung Antipolitik Uang
Penetapan Desa Pengawasan berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi desa yang berpotensi terjadi pelanggaran pemilu atau permasalahan dalam mewujudkan demokrasi berkualitas, terutama yang terkait masalah politik uang.
Desa Pengawasan dibentuk untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. Untuk itu, tentu dibutuhkan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.
"Itu strategi pengawasan dan pencegahan pelanggaraan pemilu mulai dari tingkat bawah. Sebelumnya, proses pengawasan melalui sosialisasi partisipasi, tetapi sekarang melibatkan masyarakat secara langsung," pungkasnya.(OL-5)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved