Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA kini puluhan ribu kendaraan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunggak pajak. Kepala UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Flores Timur, Rosalina Kalumata mengatakan masih banyak kendaraan belum membayar pajak, termasuk kendaraan dinas yang mencapai 621 unit.
"Lebih dari 15 ribu kendaraan di wilayah Flores Timur yang hingga kini masih menunggak pajak, sehingga berdampak pula pada PAD yang baru mencapai 62%. Target kami sebanyak 26.679 kendaraan, ternyata baru terealisasi sebanyak 11.445. Termasuk kendaraan plat merah atau kendaraan dinas yang mencapai 621 kendaraan dinas yang belum membayar pajak," kata Rosalina, Rabu (11/9).
Upaya untuk mencapai target pajak kendaraan, salah satunya dengan operasi tilang dan kunjungan langsung ke rumah-rumah pemilik kendaraan.
"Selain meningkatkan operasi tilang, upaya lainnya melalui door to door, yaitu mendatangi setiap rumah untuk mengecek langsung kondisi kendaraan. Dan alasan tunggakan pembayaran sekaligus mengimbau untuk segera menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan," jelas Rosalina.
baca juga: Korporasi masih Dominasi Kredit Perbankan di Kalteng
Mayoritas penunggak pajak kendaraan adalah kendaraan roda dua yakni 13.653 unit, disusul kendaraan roda empat sebanyak 344 unit. Sedangkan kendaraan roda empat plat kuning yang menunggak pahaj sebanyak 613 unit. Ditambah kendaraan plat merah sebanyak 621 unit. Total keseluruhan kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan sebanyak 15.231 unit. (OL-3)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved