50 Tambang Ilegal belum Ditindak

SEKITAR 50 titik lokasi aktivitas pertambangan batu bara ilegal di Kalimantan Selatan hingga kini belum tersentuh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi setempat melakukan sidak ke tambang-tambang tanpa izin tersebut, antara lain di Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kalimantan Selatan (Kalsel) Gunawan Harjito, kemarin, mengatakan, 50 lokasi pertambangan tanpa izin itu tesebar di sejumlah wilayah. Selain di Kabupaten Tanah Laut, juga di Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Selatan.

"Sejauh ini belum tersentuh tindakan aparat penegak hukum. Kami tidak bisa berbuat banyak karena ini kewenangan aparat. Padahal, kami sudah melaporkan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Penasihat KPK, Budi Santoso, mengatakan, pihaknya akan mendata berapa jumlah temuan dan langsung merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak.

"Kami tidak memiliki kewenangan menindak, tetapi hanya bisa melakukan pengawasan dan mendata. Nanti kita langsung rekomendasikan ke aparat penegak hukum di pusat maupun (daerah) setempat," ujarnya.

KPK sudah beberapa kali melakukan sidak terhadap aktivitas pertambangan ilegal batu bara di Kalsel. Sidak juga terkait dengan upaya penataan sektor pertambangan yang karut-marut dan ada indikasi potensi kerugian negara.

Sidak kali ini menyasar aktivitas tambang batu bara ilegal di kawasan Desa Batu Ampar, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Tim menemukan aktivitas penambangan ilegal milik perorangan di areal bekas tambang milik PT Jorong Barutama Grestone.

Lokasi tambang tersebut hanya berjarak sekitar satu kilometer dari Jalan Trans-Kalimantan.

Operator alat berat di lokasi tambang bernama Wahyu mengaku tambang tersebut milik pengusaha bernama Paman Arul dan beroperasi sejak tiga bulan lalu. Ia juga mengaku sebagai operator alat berat ia mendapat upah Rp25 ribu per jam.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan agar perusahaan tambang melaksanakan kewajiban melakukan reklamasi.

"Pemerintah melihat ini merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama, sejak era 1980-an. Perusahaan berkewajiban secepat mungkin melakukan pemulihan kerusakan lingkungan pascatambang, terutama permasalahan lubang tambang, masalah sosial, dan lingkungan," tuturnya.

Pajak timah

Sementara itu, negara kehilangan pendapatan dari sektor pajak hingga Rp15 miliar akibat ekspor timah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) tidak dilakukan dari Pusat Logistik Berikat (PLB) Pangkalbalam, Pangkalpinang.

Manager PT Tantra Karya Sejahtera, Wiryandi, mengatakan, PT Tantra merupakan operator PLB yang bekerja sama dengan ICDX Logistik Berikat (ILB) dan mendapatkan sertifikat dari Kementerian keuangan No.2025/KM.4/2016 tanggal 17 Oktober 2016.

Pada Maret 2016, ujarnya, ekspor timah pernah berjalan melalui PLB kendati saat itu baru 165 ton. Namun, hal itu hanya berlangsung hingga Oktober, setelah itu tidak ada lagi ekspor melalui PLB.

Hal tersebut, menurutnya, membuat negara kehilangan pajak sebab rata-rata ekspor 30 ribu ton per tahun, pajaknya sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Dengan demikian, selama tiga ekspor timah tidak dilakukan melalui PLB, pajak yang hilang mencapai Rp15 miliar.

Selain kehilangan pajak, investasi gudang senilai Rp10 miliar juga merugi. (RF/N-1)