Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri Kota Bandung menetapkan Direktur Umum Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat berinisial AS sebagai tersangka kasus korupsi aset deposito tahun anggaran 2017 sebesar Rp2,5 miliar. AS yang juga merangkap sebagai Pj Dirut PD Pasar Bermartabat ini diduga memperkaya diri sendiri dengan cara menyimpangkan aset.
"Hari ini kami menetapkan status tersangka terhadap AS, Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan merangkap Pj Dirut PD Pasar Bermartabat," Kepala Kejari Bandung, Rudy Irmawan, Senin (22/7).
AS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 1633/M.2.10/Fd.1/07/2019. Hasil penyidikan sejak Juni 2019, bahwa pencairan aset deposito dilakukan AS secara bertahap melalui bank.
baca buku:
"Saksi-saksi sudah kami periksa sebelumnya. Untuk AS sendiri, pemanggilan sebagai tersangka akan segera kami lakukan," ujarnya.
Akibat perbuatannya, AS dijerat pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (OL-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved