Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya berupaya memberikan bantuan dan pendampingan hukum terhadap BA, RR, dan MM, berstatus ASN aktif terkait kasus korupsi pembangunan jembatan ruas jalan Ciawi-Singaparna (Cising). Total lima orang tersangka terkait korupsi pembangunan jembatan ruas Cising itu.
"Kita hormati langkah dan proses hukum yang dilakukan dan diambil oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bandung. Kami prihatin atas kejadian ini. Akan tetapi, bagi mereka yang berstatus PNS aktif akan mendapat bantuan pendampingan hukum," kata Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, Iwan Saputra, Kamis (18/7).
Iwan menambahkan meski mendapat pendampingan, Pemkab Tasikmalaya tetap akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Bandung.
Pada kesempatan berbeda, Kasi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Abdul Muis Ali mengatakan pembangunan jembatan ruas jalan Cising ini menggunakan dana alokasi khusus Pemkab Tasikmalaya 2017. Namun dalam penyelidikannya terjadi korupsi dalam penggunaan anggaran.
Kontrak pembuatan jembatan sekitar Rp25 miliar lebih ini, ada dugaan mengubah spesifikasi teknis yang disengaja untuk keuntungan pribadi.
Berdasarkan laporan hasil observasi dan analisa atau uji forensik dari tim ahli Edi Santoso selaku Ketua Tim Quantity Surveyor Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang, diperoleh selisih harga volume riil sekitar Rp4 miliar.
baca juga: Jateng Bangun Lagi 11 Embung untuk Menabung Air
Saat ini RR ditahan di rutan wanita Sukamiskin, BA, MM dan DS ditahan di Rutan Kebon Waru. Sedangkan IP berstatus tahanan kota karena yang bersangkutan sedang menjalani cuci darah dua kali seminggu.
"Penyidik Kejati masih mendalami kemungkinan adanya dugaan tersangka atau aktor lain di balik kasus ini," ujarnya. (OL-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved