Masyarakat Harus Aktif Awasi Dana Desa

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) Nusa Tenggara Timur, mendorong warga desa di sana turut mengawal setiap tahapan penggunaan dana desa. Agar dana itu bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur di desa. Selain itu, agar kepala desa terkait di setiap wilayah tidak menyelewengkan dana desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Mabar Mateus Ngambut, kepada wartawan, kemarin, mengatakan dana desa dari pemerintah pusat bernilai ratusan juta rupiah itu diperuntukkan membangun infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di desa. Jadi pembangunan infrastruktur tidak boleh dikerjakan pihak ketiga dan harus dikawal bersama.

"Apa pun bentuk kegiatan, pekerjaan infrastruktur yang bersumber dari dana desa harus dikerjakan masyarakat yang ada di desa," ungkapnya.

Material bangunan proyek dana desa juga harus bersumber dari masyarakat yang ada di desa. Boleh didatangkan dari luar desa, jika masyarakat desa tersebut tidak memiliki material bangunan. Dalam pengerjaan proyek infrastruktur desa seluruh warga harus aktif terlibat. Dengan terlibatnya masyarakat dalam pengerjaan proyek infrastruktur di desa, proyek yang bersumber dari dana desa itu dapat dipastikan berkualitas baik dan sangat bermutu.

Ia mendorong masyarakat di desa agar aktif memberitahukan kepada Pemkab Mabar jika menemukan terjadi kejanggalan pengelolahan dana desa.

Masyarakat juga harus aktif mengikuti rapat tentang pengelolaan dana desa setiap tahun. Proyek yang dibangun harus benar-benar dibutuhkan masyarakat pada desa tersebut. Sehingga para kepala desa harus terbuka kepada masyarakat tentang pengelolahan dana desa.

"Masyarakat harus kawal realisasi dana desa yang terus meningkat setiap tahun. Masyarakat tidak boleh menjadi penonton saja, harus terlibat dalam pengerjaan pembangunan proyek dana desa itu," ujar Mateus Ngambut.

Sementara itu, Ketua DPRD Mabar Blasius Jeramun mengatakan salah satu pengawasan yang bisa dilakukan masyarakat adalah berpartisipasi aktif dalam musyawarah di tingkat desa. Setiap warga memili hak untuk ikut serta menentukan penganggaran dan alokasi dana desa.

Selain mengikuti musyawarah desa, masyarakat juga bisa melaporkan langsung tindakan penyalahggunaan dana desa yang terjadi. Laporan penyalagunaan dana desa dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum dan Pemkab Mabar. Laporan akan direspons secepatnya.

Menurut Blasius, sudah banyak lembaga negara yang ikut serta dalam pengawasan dana desa. Lembaga-lembaga negara tersebut yaitu Satgas Dana Desa, KPK, Pemerintah Daerah, BPKP, Pendamping Desa, Kejaksaan dan Kepolisian. Namun, secara individu masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi mencegah terjadinya korupsi dana desa. Upaya yang bisa dilakukan ialah ikut serta dalam musyawarah desa dan melapor jika menemukan penyalagunaan dana desa.

Kepala Desa Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling Karolus Vitalis Ikun mengatakan selama ini partisipasi masyarakat dalam mengikuti musayawah desa dan pengerjaan proyek dana desa cukup tinggi.

Program Serasi

Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan sesuai harapan dan mampu sejahterakan petani.

"Pemerintah ingin menggerakkan pertanian secara modern. Kita bekerja bukan untuk ketersediaan pangan di Kalsel, melainkan untuk Indonesia," ujar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, seusai meninjau langsung dua lokasi pemanfaatan lahan rawa di Kabupaten Barito Kuala, Kalsel yang masuk Program Serasi.

Lokasi lain yang dikunjungi ialah Desa Kokida, Kecamatan Barambai. Di sini Mentan berbincang dengan petani di Posko Serasi Gapoktan Kokida, yang merupakan satu contoh keberhasilan program Serasi. Amran meyakini jika program ini berjalan dengan baik, maka petani bisa untung dua kali lipat. Sehingga apa yang dicita-citakan pemerintah untuk menyejahterakan petani terwujud. (DY/N-2)