Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua menyayangkan keterlambatan penghitungan suara di tingkat provinsi setempat, karena masih ada satu kota di wilayahnya yang belum menyelesaikan pleno, dan dikhawatirkan dapat mengganggu tahapan nasional menuntaskah penghitungan suara hasil Pemilu 2019.
Anggota Bawaslu Provinsi Papua Ronald Manoach, di Jayapura, Minggu (19/5), mengatakan, masih bermasalah penghitungan suara untuk DPRD di tingkat Kota Jayapura memang sebuah kasus khusus.
"Jika kemudian masalah DPRD kota ini berlarut-larut dan mempengaruhi yang lain seperti tingkat provinsi serta di atasnya, maka belum bisa selesai sampai 22 Mei 2019," katanya.
Menurut Ronald, di tingkat provinsi ini untuk pengesahan DPRP, DPR, DPD dan presiden, sehingga belum selesainya penetapan DPRD kota memang menjadi kasus khusus untuk Kota Jayapura.
Baca juga: Hasil Pleno Paniai Ditolak, Dorong Pemungutan Suara Ulang
"Untuk Kota Jayapura sangatlah kompleks, sehingga memang situasionalnya seperti itu, dan ini provinsi mengejar tahapan agar kemudian
jangan mengganggu tahapan nasional khususnya presiden," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap penghitungan suara DPRD Kota Jayapura dapat diselesaikan pada Minggu ini, sehingga dapat dilanjutkan dengan pleno tingkat provinsi.
"Pada Sabtu (18/5) malam hingga Minggu dini hari masih berlarut-larut dengan penghitungan suara di tingkat Kota Jayapura khususnya untuk DPRD, sehingga harus segera menyelesaikan agar rekapitulasi provinsi jangan mengganggu tahapan nasional," katanya lagi.
Batas waktu penyelesaian rekapitulasi suara tingkat Provinsi Papua adalah Minggu (12/5) namun hingga kini masih ada kabupaten yang belum menyelesaikan plenonya yakni Kota Jayapura, dan yang masih bermasalah adalah hasil penghitungan suara DPRD setempat. (Ant/OL-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved