Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memeriksa Ketua Bidang media media dan komunikasi, Badan Pemenangan Daerah (BPD) Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno Sulawesi Selatan (Sulsel), Sawaluddin
Arief, Senin (8/4).
Anggota Bawaslu Makassar Sri Wahyuningsih menjelaskan, pemeriksaan itu terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi pada saat kampanye Prabowo Subianto di Lapangan Karebosi Makassar pada 24 Maret.
"Kita menemukan ternyata ada pelibatan anak-anak, kemudian ada penggunaan atribut selain partai pendukung pasangan calon. Jadi kami menemukan itu," paparnya.
Baca juga: Anak Terlibat Kampanye, Bawaslu tidak Lihat Niat Jahat
Dia menambahkan, sebenarnya pihaknya mengundang beberapa orang, tetapi yang hadir hanya Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPD partai Gerindra. "Tentu sebagai partai pengusung kita undang untuk klarifikasi," lanjutnya.
"Hari ini, kami masih menunggu, sudah keluar beberapa undangan untuk klarifikasi terkait kasus itu, hari ini kami masih menunggu dua orang, besok ada lagi. Untuk kasus itu empat orang yang sudah keluar undangannya soal itu," tutupnya.
Baca juga: Golkar Layangkan Keberatan Atributnya Beredar di Kampanye 02
Sawaluddin Arief mengaku kehadirannya memenuhi panggilan klarifikasi dari Bawaslu Kota Makassar karena dirinya merupakan warga negara yang taat hukum.
"Saya dipanggil oleh Bawaslu, ada surat panggilannya dan saya sebagai warga negara yang taat hukum, paham tentang peraturan Bawaslu. Saya hadiri undangan klarifikasi pada hari ini didalam ruangan penyidik, saya ditanya beberapa hal sekaitan dengan Kampanye Akbar yang menghadirkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI," jelasnya seusai pemeriksaan.
Sawaluddin menambahkan, ada sekitar 17 pertanyaan disodorkan kepadanya, tetapi pertanyaan intinya ada dua, yaitu tentang pelibatan anak-anak didalam kampanye akbar dan pelibatan bendera partai lain di luar dari partai pengusung.
"Jadi saya menjelaskan yang pertama bahwa kami Partai Gerindra dan partai koalisi Prabowo-Sandi sangat paham undang-undang, aturan dan sangat paham tentang peraturan komisi pemilihan umum (PKPU), sehingga apa yang kami pahami, apa yang kami ketahui tidak perlu kami buatkan lagi informasi secara tertulis," paparnya
Sawaluddin membantah melibatkan anak-anak dalam kampanye, karena pihaknya sangat paham bahwa hal itu dilarang.
"Ternyata Bawaslu menghadirkan foto bahwa ada partai lain yang hadir di acara kampanye akbar, di luar area tapi masih di dalam lokasi kampanye dan itu kami tidak tau, kami tidak lihat, ada 120 ribu orang yang datang bawa bendera," pungkasnya. (X-15)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved