Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul dan KPU Kabupaten Sleman menghibahkan kotak suara aluminium ke pemerintah kabupaten masing-masing. Karena kotak suara yang digunakan pada Pemilu 2019 ini tidak lagi menggunakan bahan aluminium tetapi kardus.
Ketua KPU Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, Jumat (25/1) mengatakan, kotak suara yang dihibahkan itu sebanyak 1.918.
"Pemilu bulan April 2019 mendatang tidak lagi menggunakan kotak suara aluminium," katanya.
Kotak suara yang terbuat dari aliminium ini merupakan inventaris yang pengadaannya dilakukan untuk keperluan Pemilu 2004 lalu. Ia mengatakan, kotak suara yang dihibahkan itu diharapkan akan digunakan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa atau yang lainnya.
Selain dihibahkan, ada pula yang sudah dihapuskan melalui lelang sebanyak 6.384 kotak suara beberapa waktu sebelumnya.
Baca juga: Ini Motif Tersangka BBP Ciptakan Hoaks 7 Kontainer Kotak Suara Tercoblos
Sementara KPU Kabupaten Sleman menghibahkan 1.230 kotak suara aluminium ke Pemkan Sleman.
"Berdasar UU no.7/2017 tentang Pemilu, kotak suara berbahan dasar aluminium sudah tidak digunakan pada Pemilu 2019 dan sebagai gantinya menggunakan kotak suara berbahan duplex," kata Ketua KPU Kabupaten Sleman Trapsi Haryadi.
Menurut dia dengan penggunaan kotak suara yang baru yang sesuai dengan undang undang yang berlaku sekarang, kotak suara yang terbuat dari aluminium itu kemudian dihapuskan dari inventaris.
"Metode penghapusannya ada yang dihibahkan ada yang dilelang," katanya.
Lelang kotak suara sebanyak 8.880 unit itu, jelasnya, dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). (OL-3)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved