Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KAUKUS Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam penyusunan kebijakan. Supaya manfaat kebijakan itu lebih luas dan tidak bias gender.
“Suara perempuan yang punya perspektif gender sangat penting duduk di parlemen maupun di eksekutif untuk membuat kebijakan,” kata Ketua Presidium KPPI Kanti W Janis di Kompleks Media Group, Jakarta Barat, Kamis (14/7).
Janis menilai sistem perpolitikan Indonesia saat ini belum maksimal mengakomodasi perempuan. Kehadiran mereka masih sekadar pemenuhan syarat administratif partai politik (parpol) di pemilihan umum (pemilu).
Selain itu, dukungan parpol kepada perempuan masih minim. Padahal, pertarungan di pemilu membutuhkan banyak dukungan mulai dari pembekalan hingga pendanaan.
“Bahkan perempuan belum banyak diberi nomor urut atas seperti satu sampai tiga,” papar Janis.
Baca juga: DPR Desak Kekerasan Seksual di SMA SPI Segera Diselesaikan
Menurut Janis, parpol berperan penting melahirkan kader perempuan berkualitas dan cerdas. Sebab, parpol merupakan jalan pertama rekrutmen ke kursi legislatif maupun eksekutif.
“Parpol harus konsisten dengan syarat yang diminta KPU (Komisi Pemilihan Umum) agar perempuan yang maju ke pemilu betul-betul dibekali,” ujar dia.
Sementara itu, Janis menyebut masyarakat masih menganggap politikus sebagai pekerjaan maskulin. Sehingga masih sedikit perempuan yang secara sadar terjun ke politik praktis.
“Pesan saya bagi kawan-kawan perempuan yang maju di pemilu, harus percaya diri dan yakin dengan apa yang diperjuangkan karena untuk kepentingan rakyat,” tutur dia. (A-2)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved