Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FENOMENA premanisme di Jakarta dinilai bukan sekadar persoalan penegakan hukum, melainkan berakar dari masalah struktural yang belum tuntas.
Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina menegaskan tingginya kesenjangan sosial-ekonomi menjadi pemicu utama maraknya praktik tersebut.
“Fenomena premanisme berakar dari masih tingginya kesenjangan sosial ekonomi kita,” ujar Nia kepada Media Indonesia, Kamis (23/4).
Ia menjelaskan, ketimpangan yang terjadi di perkotaan seperti Jakarta menciptakan ruang-ruang kerentanan sosial. Dalam kondisi tersebut, sebagian kelompok masyarakat mencari cara bertahan hidup di luar sistem formal, termasuk melalui praktik-praktik yang mengarah pada premanisme.
Menurut dia, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan represif. Pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menekan kesenjangan sekaligus membuka akses ekonomi yang lebih merata bagi warga.
Di sisi lain, Nia juga menyoroti masih terbatasnya infrastruktur pendukung keamanan di Ibu Kota. Ia menilai sistem pengawasan seperti kamera pengawas atau CCTV belum tersebar merata di seluruh wilayah.
“Selain itu, infrastruktur untuk mendukung keamanan di wilayah Jakarta juga masih minim, misalnya CCTV,” katanya.
Nia membandingkan dengan sistem keamanan di Shanghai yang dinilai lebih maju. Di kota tersebut, hampir setiap sudut wilayah telah dilengkapi kamera pengawas sehingga mempermudah pengawasan dan pencegahan tindak kejahatan.
“Saya kira Jakarta bisa mengadopsi kebijakan keamanan seperti Shanghai. Hampir setiap sudut kota Shanghai terdapat CCTV,” ucapnya. (Far/P-3)
MEMBANGUN dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi demonstrasi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Atasi kesenjangan sosial di era modern! Pelajari akar masalah, dampak, dan solusi efektif untuk masyarakat yang lebih inklusif.
Politikus PPP Akhmad Saeful Bakhri mengatakan dari laporan DTKS, penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemkot Bogor belum optimal.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved