Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETERBATASAN ruang terbuka hijau (RTH) masih menjadi persoalan struktural Jakarta. Hingga kini, proporsi RTH ibu kota belum pernah mendekati target ideal 30%. Pengamat Tata Kota Yayat Supriyanta menilai kondisi ini bukan hal baru dan telah berlangsung puluhan tahun tanpa terobosan mendasar.
“Kalau menyangkut RTH, ini sebetulnya masalah lama. Capaian RTH Jakarta jelas kurang dari 10 persen, hanya sekitar 7–8 persen,” ujar Yayat.
Ia menjelaskan, sejak beberapa tahun terakhir konsep RTH di Jakarta juga mengalami pergeseran, tidak lagi semata berbentuk hamparan lahan luas. Menurutnya, Pemprov DKI kini memasukkan konsep RTH buatan sebagai bagian dari perhitungan, seperti taman vertikal, rooftop garden, hingga area resapan air. Namun, secara faktual, pendekatan ini belum mampu menutup keterbatasan ruang terbuka berbasis lahan.
"Kalau bicara hamparan, itu hampir tidak mungkin di Jakarta karena harga tanah sangat mahal dan tekanan penduduk ke kawasan perkotaan terus meningkat,” katanya.
Yayat menegaskan, dengan kondisi kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan, Jakarta memang sulit mencapai target 30% RTH. Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara jumlah taman dan kebutuhan warga. Tidak semua taman di Jakarta mampu memfasilitasi aktivitas masyarakat karena skala dan kapasitasnya terbatas. "Jumlah taman dengan jumlah penduduk itu tidak seimbang. Yang betul-betul bisa dimanfaatkan warga adalah taman skala kota,” ujarnya.
Beberapa ruang terbuka besar seperti Monas, Tebet Eco Park, serta rencana pengembangan Taman Ayodhya dan Taman Lansia di kawasan Barito, dinilai menjadi contoh ruang publik yang relevan dengan kebutuhan warga Jakarta.
Taman berskala besar dianggap lebih efektif menjawab kebutuhan sosial dan rekreasi masyarakat perkotaan yang padat. Melihat kondisi tersebut, Yayat menilai opsi realistis bagi Pemprov DKI bukan menambah secara agresif, melainkan menjaga dan mengoptimalkan RTH yang sudah ada.
"Satu-satunya cara adalah menjaga yang ada, meningkatkan kualitasnya, memelihara, dan mengajak masyarakat ikut mendukung pemanfaatan taman, baik untuk kebutuhan sosial maupun aktivitas rekreasi,” pungkasnya. (Far/P-3))
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, terlihat kurang terawat, Rabu (15/4/2026).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Warga berwisata di Taman Bendera Pusaka, Jakarta.
Pembangunan taman kecil merupakan langkah awal yang lebih konkret daripada memaksakan proyek taman besar yang seringkali terkendala pembebasan lahan.
Fasilitas publik seluas 2,2 hektare tersebut diproyeksikan tidak hanya sebagai paru-paru kota, tetapi juga pusat interaksi sosial dan olahraga bagi warga.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved