Pemprov DKI harus Cabut Bansos Warga yang Terlibat Tawuran

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.

"Kebijakan tersebut dapat menjadi langkah tegas untuk meredam maraknya tawuran di ibu kota," ujar Justin.

Ia menilai tawuran merupakan perilaku yang mudah menular, sehingga setiap keluarga memiliki tanggung jawab memastikan anggotanya tidak ikut dalam tindakan kekerasan di jalanan.

Baca juga : DPRD DKI Dorong Pencabutan Bansos bagi Keluarga Pelaku Tawuran

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, awal 2026 diwarnai gelombang tawuran di sejumlah titik dalam dua hari terakhir, antara lain di kawasan Manggarai, Klender, dan Ciracas. Ia menilai peristiwa tersebut menunjukkan masih adanya sikap abai dari keluarga terhadap perilaku anak maupun anggota keluarganya. Padahal, kata dia, pendidikan karakter di lingkungan keluarga menjadi benteng utama agar generasi muda tidak terlibat dalam aktivitas negatif.

Atas kondisi itu, Justin mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial mengevaluasi penyaluran bantuan sosial, bahkan mencabutnya jika ditemukan anggota keluarga penerima yang terbukti sebagai pelaku tawuran. Menurutnya, ketegasan ini penting karena peristiwa tawuran terus berulang tanpa solusi yang benar-benar efektif.

"Selama ini banyak pelaku yang hanya dipulangkan ke orang tuanya setelah diamankan, tanpa ada konsekuensi nyata yang memberi efek jera," imbuhnya.

Justin menegaskan bahwa bantuan sosial bersumber dari uang rakyat dan sebaiknya diberikan kepada warga yang berkomitmen menjaga ketertiban. Karena itu, ia menilai wajar apabila hak penerima bansos dievaluasi ketika anggota keluarganya terlibat dalam tawuran. Sebelumnya, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan tawuran yang melibatkan warga di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, pada Jumat sore. Langkah tersebut diambil untuk mempercepat pembubaran massa dan memastikan situasi tetap kondusif agar tidak mengganggu pengguna jalan. (Ant/E-3)