Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi, bahkan mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggota keluarganya terlibat sebagai pelaku tawuran.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menekan maraknya tawuran di Jakarta. Menurut Justin, tawuran merupakan perilaku yang mudah menular dan membutuhkan peran aktif keluarga dalam pencegahannya.
"Tawuran ini adalah perilaku yang menular. Karena itu, setiap keluarga harus berperan aktif untuk memastikan anggotanya tidak menjadi pelaku tawuran," kata Justin dikutip dari Antara, Sabtu (3/1).
Ia menuturkan, awal tahun 2026 dibuka dengan gelombang tawuran yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta dalam dua hari terakhir. Beberapa lokasi yang tercatat menjadi titik tawuran antara lain Manggarai, Klender, dan Ciracas.
Justin menilai kejadian tersebut tidak terlepas dari lemahnya peran keluarga dalam mendidik anak atau anggota keluarganya agar tidak terlibat dalam aktivitas negatif.
Untuk itu, ia mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan evaluasi secara menyeluruh, bahkan bila memungkinkan mencabut bantuan sosial bagi keluarga yang anggota keluarganya terbukti menjadi pelaku tawuran.
"Pemprov DKI perlu menunjukkan ketegasan. Masalah ini sudah terjadi berulangkali dan semakin larut tanpa adanya serangkaian solusi konkret yang bisa menyelesaikannya secara tuntas," ujarnya.
Justin menambahkan, selama ini masih banyak keluarga yang bersikap abai terhadap perilaku anggota keluarganya karena tidak adanya konsekuensi yang tegas bagi pelaku tawuran.
Ia menyoroti praktik penanganan yang kerap terjadi, di mana para pelaku yang diamankan aparat hanya dikembalikan kepada orang tuanya tanpa efek jera.
Bahkan, tidak jarang para pelaku yang diamankan hanya dikembalikan kepada keluarga mereka dengan seremoni berpelukan dan berurai air mata semata.
"Bansos ini adalah keringat rakyat Jakarta. Sebaiknya tidak diberikan kepada mereka yang tidak berpartisipasi menjadi warga Jakarta yang baik," katanya.
Sebelumnya, Kepolisian menggunakan gas air mata untuk membubarkan tawuran yang melibatkan warga Gang Tuyul RW 04 dan warga RW 012 di Terowongan Manggarai, Jalan Dr Soepomo, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/1) sore sekitar pukul 15.00 WIB.
"Iya pakai gas air mata biar cepat bubar," kata Kasi Humas Polres Jakarta Selatan, AKBP Murodih.
Murodih menjelaskan, penggunaan gas air mata dilakukan tidak hanya untuk membubarkan aksi tawuran, tetapi juga demi menjaga situasi tetap kondusif dan tidak mengganggu pengguna jalan.
"Biar cepat bubar dan tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan," katanya.
(Ant/P-4)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi soal aksi tawuran Manggarai, Jakarta Selatan, yang terjadi di awal tahun 2026.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Tawuran warga RW 04 dan RW 012 di Terowongan Manggarai, Jakarta Selatan, terjadi dua kali saat Tahun Baru 2026. Polisi pastikan situasi kini aman.
Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan tawuran warga di Terowongan Manggarai, Jakarta Selatan. KAI Commuter memastikan perjalanan kereta tetap aman.
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved