Penataan UMKM Kalibata Disiapkan Usai Insiden Pengeroyokan

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana penataan ulang kawasan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak dari kasus pengeroyokan dan premanisme di Kalibata, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil karena insiden tersebut telah mengganggu roda perekonomian warga.

Pramono menjelaskan bahwa lahan yang digunakan oleh para pedagang tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dengan demikian, Pemprov memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penataan ulang secara menyeluruh.

"Kebetulan, lahan yang digunakan itu lahannya pemerintah kota, semuanya milik Pemerintah Jakarta. Tentunya, kami sedang mengorganisasikan dan mereorganisasi kawasan ini," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (13/12).

Baca juga : Kasus Kalibata, Kompolnas Sayangkan Kekerasan Oknum Polisi

Saat ini, Pemprov DKI tengah meminta para pelaku UMKM untuk mempelajari dan memahami rencana penataan yang disusun pemerintah. Kebijakan ini bertujuan agar penataan tidak merugikan pelaku usaha kecil, sekaligus dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di kawasan tersebut.

"Kami sedang meminta kepada UMKM untuk mempelajari dan memahami rencana yang ada. Nanti, pada saatnya akan segera saya putuskan. Yang jelas, lahannya adalah milik Pemerintah Jakarta,” tuturnya.

Pramono menegaskan bahwa penanganan kasus premanisme dan penataan UMKM akan dilakukan secara seimbang. Ia berharap langkah tersebut mampu menciptakan lingkungan usaha yang aman, tertib, berkeadilan, dan menjaga keberlangsungan ekonomi warga Jakarta.

Baca juga : Tak Ada Toleransi Praktik Mata Elang Berujung Kekerasan

Pemicu dan Kerusakan
Kepolisian menyebutkan bahwa utang sepeda motor menjadi pemicu pengeroyokan dan perusakan yang terjadi di Kalibata, Kamis (11/12) malam. Insiden tersebut menewaskan dua penagih utang atau "mata elang" (matel) berinisial MET dan NAT.

Aksi massa tersebut tidak hanya berujung pada pengeroyokan, tetapi juga perusakan masif, termasuk pembakaran sembilan kios, warung, serta delapan unit kendaraan bermotor.

Kapolsek Pancoran Komisaris Mansur mengatakan, hingga Jumat (12/12), kepolisian telah memeriksa enam saksi dari pihak warga yang melihat langsung di lokasi kejadian (TKP), dengan kemungkinan jumlah saksi bertambah seiring pendalaman kasus. (Ant/P-2)