Pramono Ultimatum Premanisme usai Video Pemalakan di Tanah Abang Viral

GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, mengeluarkan peringatan keras terhadap aksi premanisme di Ibu Kota, menyusul viralnya dugaan pemalakan terhadap seorang sopir bajaj di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI tidak akan lagi memberi ruang bagi praktik setoran liar maupun intimidasi terhadap warga kecil. Menurut dia, tindakan tegas harus segera dijalankan agar Jakarta tidak menjadi tempat aman bagi pelaku premanisme.

“Tidak ada kompromi lagi. Untuk premanisme di Jakarta, saya sebagai Gubernur tidak ragu-ragu untuk menindak tegas,” kata Pramono saat memberi keterangan di Bambu Apus, Jakarta Timur, Minggu (12/4).

Baca juga : Sedang Diperangi di Jakarta, Yuk Mengenal Ikan Sapu-Sapu: Antara Manfaat Ekosistem dan Risiko Kesehatan

Ia mengaku sudah melihat video yang beredar luas di media sosial dan langsung memerintahkan Satpol PP serta jajaran dinas terkait untuk turun tangan. Instruksi itu diberikan agar penanganan tidak berhenti di level imbauan, melainkan berujung pada tindakan nyata di lapangan.

“Saya sudah melihat videonya dan saya sudah meminta kepada Satpol PP, Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap itu,” ujarnya.

Sorotan terhadap premanisme ini mencuat setelah beredar rekaman yang memperlihatkan seorang pengemudi bajaj di Tanah Abang diduga dimintai uang setoran oleh seorang pria. Kasus serupa juga disebut menimpa pedagang bakso di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Baca juga : Ini 11 Fakta Ikan Sapu-Sapu yang Sedang Diperangi di Jakarta

Dalam kejadian itu, pedagang disebut diminta membayar iuran sebesar Rp100 ribu. Ketika permintaan tersebut ditolak, pelaku diduga merusak mangkuk milik pedagang.

Pramono menekankan, menjaga rasa aman di Jakarta tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat. Warga juga diminta aktif melaporkan praktik pemalakan, intimidasi, dan bentuk premanisme lain yang meresahkan lingkungan sekitar.

Pemprov DKI, kata dia, akan memperkuat pengawasan di titik-titik rawan serta mempercepat respons terhadap laporan masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar perlindungan tidak hanya dirasakan di pusat kota, tetapi juga menyentuh pedagang kecil dan sektor informal yang kerap menjadi sasaran pungutan liar.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga sudah menyatakan tidak akan memberi ruang bagi pelaku premanisme, termasuk aksi pemalakan terhadap pedagang. Kepolisian memastikan penindakan akan dilakukan dalam upaya pemberantasan praktik tersebut. (Z-100