Demo UMP Depan Balai Kota, Disnaker Pastikan Tahapan Penetapan UMP Berjalan

KEPALA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Syarifudin, menegaskan Pemprov DKI tetap menjalankan seluruh tahapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sembari menunggu keputusan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia memastikan proses di Dewan Pengupahan tetap berjalan sesuai jadwal dan mempertimbangkan dinamika nasional.

“Dewan Pengupahan itu punya jadwal untuk melakukan diskusi dan juga melihat situasi yang berkembang saat ini. Karena ini enggak hanya di Jakarta, ya. Saya pikir di seluruh Indonesia sama. Itu tetap kita jadikan bahan masukan terhadap kajian dan hal-hal lainnya,” ujar Syarifudin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11).

Baca juga : Anies Umumkan UMP DKI 2020 Menjadi Rp4.2 Juta

Meski begitu, Pemprov DKI tetap membuka ruang komunikasi. Syarifudin memastikan perwakilan buruh yang melakukan aksi depan Balai Kota DKI Jakarta telah diterima sejumlah pejabat terkait.

"Iya, kami sudah menerima mereka. Kepala Badan Kesbang, Kadisnakertrans, Kasatpol PP itu sudah membuka pintu dan menerima mereka,” katanya.

Ia menambahkan seluruh tuntutan buruh juga telah dicatat secara resmi.

Baca juga : Sama-sama Tolak UMP DKI 2023: Buruh Bilang Kurang, Pengusaha Sebaliknya

"Ada proposal yang disampaikan, sudah kami terima,” tutur Syarifudin.

Ia mengapresiasi aspirasi buruh yang disampaikan melalui aksi demonstrasi hari ini. Ia berharap proses komunikasi dapat terus berlangsung sembari menunggu pedoman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait penetapan UMP tahun mendatang.

Dengan dinamika yang berkembang, ia meminta seluruh pihak menjaga kondusivitas sambil menunggu proses pembahasan UMP dan upah minimum sektoral di Dewan Pengupahan.

“Harapannya ini bisa menjadi hal-hal yang membangun untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta,” pungkasnya. (Far/P-3)