Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Masih Kajian

PENJABAT (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan sekolah swasta gratis masuk dalam prioritas program pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ia mengatakan, hingga kini pihaknya masih menyusun kajian dan regulasi yang akan mendukung pelaksanaannya. 

“Terkait sekolah swasta gratis, dapat saya sampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta fokus terhadap program sekolah swasta gratis dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya saat Rapat Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11).

Ia juga mengatakan untuk kelanjutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap ada. 

Baca juga : BPK Sebut Rp197 Miliar Dana KJP Belum Disalurkan, Ini Penjelasan Disdik DKI

"Akan diberikan berdasarkan pemadupadanan data penerima manfaat dengan verifikasi dan evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) secara berkala," jelasnya. 

Dirjen Dukcapil Kemendagri itu menegaskan hal itu sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap pemberdayaan masyarakat melalui sektor pendidikan. 

Sebagai informasi, ia menyampaikan jawaban atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. 

Penyusunan Raperda ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara Eksekutif dengan Legislatif terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. 
 
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Teguh mengatakan, fokus Raperda APBD DKI Tahun Anggaran 2025 di antaranya terkait sektor pendidikan; makan bergizi gratis; penyediaan hunian layak; penyediaan ruang terbuka hijau; transportasi publik; penanganan stunting; penanggulangan banjir; serta penanganan sampah. (Far/I-2)