Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KASUS manipulasi nilai rapor yang dilakukan aparatur sipil negara atau ASN Kota Depok berlanjut ke kasus tindak pidana.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok Muhammad Arief Ubaidillah mengatakan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok
Silvia Desty Rosalina, telah menginstruksikan jajarannya untuk menelaah informasi terkait manipulasi nilai rapor yang diduga dilakukan ASN yang mengajar di sekolah menengah pertama atau SMP Kota Depok.
Baca juga : Kecurangan Nilai Rapor Siswa Jebolan SMP Depok Segera Dilaporkan
"Kita sedang telaah. Kita juga sedang mengumpulkan bahan keterangan," katanya, Jumat (19/7).
Kejaksaan, sambungnya melakukan penyelidikan untuk mendukung penegakan hukum baik preventif atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.
"Karena itu, kami akan mendalami skandal manipulasi atau katrol nilai rapor ini," tegasnya.
Baca juga : Korupsi Nilai Rapor Jalur Prestasi PPDB, 51 Lulusan SMP Depok Dikeluarkan dari 8 SMAN
Menurut dia, jika dalam telaah atau penyelidikan ditemukan dugaan unsur pidana dalam skandal tersebut, terutama terkait korupsi berupa gratifikasi katakan suap, pihaknya akan menindaklanjuti.
"Kami akan tindak lanjuti jika ditemukan unsur pidana gratifikasi. Saat ini masih proses telaah ya, kami belum bisa ungkap lebih lanjut," ungkapnya.
Ubai mengatakan Institusi Kejaksaan selalu serius menangani kasus tanpa pandang bulu."Ini bukti kesungguhan kita bahwa kita tidak ada kompromi terhadap dugaan kasus manipulasi nilai rapor," kata Ubai.
Baca juga : 29 Ribu Lulusan SMP di Depok Tak Diterima di SMA dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2024-2025
Diketahui sebanyak 51 lulusan SMP di Kota Depok tahun ajaran 2024-2025 meraih nilai fantastis jalur prestasi. Nilai rapor mereka dicuci agar bisa lolos jalur prestasi PPDB SMAN Negeri.
Sayangnya, kasus pencucian nilai rapor ini terbongkar Selasa (16/7), yang membongkar Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Mohammad Ade Afriandi.
Ade menjelaskan sebanyak 51 siswa SMP Negeri Kota Depok yang telah diterima di 8 SMA Negeri di Kota Depok dibatalkan penerimaannya karena terbukti melakukan manipulasi nilai rapor.
Mengetahui hal itu, Bidang pengawasan PPDB Jabar dan Panitia PPDB di salah satu SMA di Kota Depok kemudian melakukan validasi ke sekolah asal, saat itulah kasus terbongkar. (KG/Z-7)
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
KEJAKSAAN memeriksa Kepala SMPN 19 Kota Depok dalam dugaan kasus penyalagunaan wewenang manipulasi nilai rapor puluhan siswa agar masuk SMA-SMK Negeri Tahun Ajaran 2024-2025.
KEJAKSAAN Negeri atau Kejari Kota Depok mengagendakan pemanggilan 53 saksi kasus korupsi jual beli nilai rapor siswa SMPN Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Tahun Ajaran 2024-2025.
Sepanjang 2024, kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta kampanye antikorupsi berhasil mencapai masyarakat luas.
Terpidana kasus korupsi proyek dana PT Telkom 2003 itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Kota Bandung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved