Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI NasDem DKI Jakarta mewadahi audiensi antara mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan Dinas Pendidikan (Disdik). Puluhan mahasiswa mengeluhkan belum cairnya KJMU.
"Kita mempermasalahkan webnya, kalau ada ketentuan expired diinfokan dan yang utama kapan KJMU cair," ujar Ketua Umum Naramuda Syahid, Dzikrika Rachman, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Dzikri juga mempermasalahkan pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memastikan tidak ada peserta KJMU yang dicabut. Hal ini diungkapkan Heru saat melakukan audiensi dengan sejumlah mahasiswa pada 9 Maret 2024.
Baca juga : KJMU Tahap 1 2024 Diperpanjang, 11.470 Terdaftar, 294 Mahasiswa Diminta Lengkapi Dokumen
"Kita diberikan kata-kata manis setiap penerima yang di tahap sebelumnya menerima uang, pasti akan cair, ternyata narasinya dibawahnya ada akan cair jika tidak melanggar, ada verifikasi ulang," jelasnya.
Dia menyebut kurang lebih ada seribuan peserta KJMU yang dibatalkan. Sebab, tercatat dianggap masyarakat mampu.
"Ada data yang saat pemadatan data tidak sinkron dengan di lapangan," jelasnya.
Baca juga : Anak ASN dan Pegawai BUMN Punya KJMU, Ini Penjelasannya
Selain mahasiswa, hadir juga sejumlah orang tua yang meminta kejelasan pencairan KJMU. Salah satu orang tua menyebut anaknya yang tengah berkuliah di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, mengaku tengah kesulitan membayar kosan.
"Tanggal 25 saya harus bayar kosan anak Rp800 ribu, kapan KJMU cari, kami selaku orang tua, mereka sudah menjerit disana," tutur salah satu orang tua murid.
Aspirasi ini pun diterima langsung oleh Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andriono, Sekretaris DPW NasDem Jakarta, Jupiter, anggota DPRD Komisi E Fraksi NasDem, Hariadi Anwar. Hadir juga Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Waluyo Hadi. (Z-7)
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Komisi X DPR mengkritik pemecatan sepihak terhadap seratusan guru honorer di Jakarta yang dilakukan melalui sistem 'cleansing'.
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) membatalkan pemutusan kontrak terhadap sejumlah guru honorer.
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved