Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina membeberkan pengalamannya dalam membantu warga di masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
Lebih lanjut, ia mendapatkan aduan dari warga yang NIK-nya terdampak dalam penonaktifan yang tengah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Namun, masalah itu tak dapat diatasi saat ia menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Elva justru diminta untuk menghubungi posko PPDB.
Baca juga : DPRD Minta DKI Tunda Penonaktifan Identitas Warga
Namun ketika menghubungi posko PPDB, ia tak kunjung mendapatkan solusi karena nomor teleponnya tak aktif.
"Kemarin aku juga dapat aduan NIK. Kasusnya ini di Jakarta Timur, kebetulan pengaduannya ke saya. Saya tanya ke Dukcapil kan akhirnya gimana. Terus kemudian itu dilempar-lempar Pak," kata Elva saat rapat DPRD bersama Dinas Pendidikan Senin (27/5).
"Termasuk disuruh ke 'Oh yaudah tanya saja ke posko PPDB-nya' sementara posko PPDB-nya Jakarta Timur itu juga nggak aktif," tambahnya.
Baca juga : Orangtua Siswa Di Depok Keluhkan NIK Anaknya tak Bisa Digunakan untuk PPDB SMA/SMK
Lantas, Elva pun langsung meminta bantuan Kepala Dinas Dukcapil Budi Awaludin. Akhirnya, persoalan tersebut bisa langsung diatasi.
"Jadi itu dilempar-lempar sampai akhirnya malah minta tolong sama Kadis Dukcapil dan baru beres. Kadis Dukcapil (itu) Plt (Kepala) Disdik juga kan Pak?" ujar Elva.
Politisi PSI itu pun menyayangkan hal tersebut karena call center sebagai garda depan PPDB tak dapat dijangkau masyarakat.
Baca juga : Terus Bertambah, Warga Jakarta Pindah Domisili Menjadi 197 Ribu
"Nah, maksud saya masa iya sih kita harus ke Pak Kadis kalau ada aduan-aduan begini? Terus fungsinya pengaduan apa? Fungsinya call center apa?" ucap Elva.
Sebelumnya, Elva juga mengkritik penyelenggaraan PPDB. Sebab, Elva menemukan bahwa nomor telepon layanan informasi PPDB di wilayah tak dapat dihubungi.
"Tadi saya coba-coba nih layanan informasi PPDB. Saya coba yang Jakarta Pusat. SMKN 1 itu ada telepon dan Whatsapp-nya. Ini bisa didengerin bareng-bareng mungkin jawaban dari teleponnya kayak gimana," kata politisi PSI itu sambil menelpon salah satu layanan informasi PPDB itu.
Baca juga : Pemprov DKI Didorong Konversi Angkutan Umum dari BBM ke Listrik
Tak berlangsung lama, terdengar bahwa nomor tersebut tak dapat dihubungi.
"Tidak bisa dihubungi Pak. Ini yang SMKN 1, dua-duanya nggak bisa dihubungi. Saya coba dua-duanya ini nomornya Pak, nggak nyambung," ujar Elva.
"Terus kemudian yang Jakarta Pusat 2 ini masih nyambung tapi nggak ada yang angkat. Nggak respons gitu. Jadi tolong mungkin terkait hal-hal teknis yang sebetulnya sangat penting dan sebetulnya kalau hal teknis ini beres memudahkan kerja banyak pihak," tambah Elva. (Far/Z-7)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Program Studi Manajemen Pajak UKI melayani warga UKI dan masyarakat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemadanan NIK dengan NPWP.
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah.
PEMERINTAH akan terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial untuk menekan kesalahan. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga akan diperkuat
PEMILIK rumah di DKI Jakarta senilai di bawah Rp2 miliar harus memutakhirkan nomor induk kependudukan (NIK) bila ingin mendapatkan pembebasan 100% PBB P2.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merubah aturan pembebasan pajak bumi bangunan (PBB) bagi hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved