Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana membangun pulau di laut Jakarta yang berasal dari sampah. Rencana jangka panjang itu salah satunya untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Adapun pulau sampah ini diinisiasi dari pengerukan sedimentasi lumpur oleh Pemprov DKI yang terus menumpuk pada 13 sungai di Jakarta.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menilai pembuatan pulau dari sampah dan sedimen lumpur sama sekali tidak menjawab persoalan kekurangan RTH di Jakarta.
"Mau di buat RTH, RTH seharusnya dekat dengan masyarakat, mau mengelola sampah, sampai kapan akan bangun pulau? setiap hari sampah Jakarta tetap tinggi," jelas Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah saat dihubungi, Seni (13/5).
Baca juga : HPSN 2024, Refleksi Kota Bandung Menuju Zero Waste City
Menurut Anca, sapaan karibnya, rencana pembuatan pulau harus dipertanyakan peruntukannya. Jika akan dibuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru berencana menghentikan pembangunan TPA.
Hal yang perlu menjadi fokus pemprov DKI, kata Anca, ialah mengatasi produksi dan pengurangan sampah dari sumber, seperti pemilahan jenis sampah yang beragam.
"Mau dibuat TPA? KLHK saja berencana menghentikan pembuatan TPA baru, Jakarta malah mau buat. logika pembuatan pulau ini sama dengan program incinerator dan rdf plant, menghilangkan sampah secepat-cepatnya tapi tidak mengatasi produksi dan pengurangan sampah dari sumber. masalahnya kan jumlah sampah jakarta banyak, sudah banyak tidak terpilah dan sulit dikelola," jelasnya.
Baca juga : Musim Durian! Sampahnya di Bangka Capai 8 Ton Perhari
"Seharusnya itu dulu fokusnya, mengurangi sampah dari sumber dan pemilahannya," imbuh Anca.
Lebih lanjut, ia mencotohkan misalnya sampah organik, jika dari sumber bisa berkurang, beban sampah jakarta sudah bisa ditekan 50%. bentuknya bisa pembuatan kompos atau maggot di tingkat RW atau kelurahan.
"Kemudian pemilahan, kita banyak bank sampah, tapi karena sampah tidak terpilah jadi sulit dikelola. sampah PET, kertas, dan lain-lain yang bisa dikelola misalnya, bisa tercampur dengan popok, sampah organik dan sebagainya yang akhirnya susah dikelola," pungkasnya. (Z-10)
WACANA pembangunan 'pulau sampah' di atas laut Jakarta dipertanyakan banyak pihak. Tak sedikit juga yang meragukan manfaat dari pembangunan tersebut.
WAKIL Ketua Komisi D DPRD, Nova Paloh menilai ide Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono terkait pembangunan pulau pengolahan sampah di laut utara Jakarta sangat terburu-buru.
TEPI jalan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) tak terlepas dari persoalan sampah. Kondisi sampah ini terus jadi sorotan. Sebab warga masih saja membuang sampah sembarangan di tepi jalan.
Wirausaha kecil dan menengah terus didukung untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan yaitu dengan turut mengurangi kemiskinan dan polusi plastik di Indonesia.
Korea Utara baru saja meluncurkan sekitar 500 balon berisi kertas bekas dan plastik, termasuk beberapa yang jatuh di kompleks kantor kepresidenan Korea Selatan.
Komitmen dalam pengurangan sampah merupakan langkah penting dalam menangani permasalahan sampah, dan sinergi dalam pelaksanaannya sangat diperlukan.
Hal Itu diketahui setelah IWP melakukan studi yang didanai oleh Food and Agriculture Organization (FAO) atau organisasi khusus bentukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di tahun 2021.
Sampah rumah tangga itu diletakkan di bahu jalan hingga menggunung. Bau busuk sampah langsung menyeruak di sekitar lokasi tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved