Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Gubernur Heru Budi berencana melakukan penambahan sekolah negeri di beberapa wilayah. Namun, ia belum merinci wilayah mana yang akan menjadi prioritas.
"Hasil evaluasi memang beberapa tempat perlu ada penambahan sekolah," ujarnya kepada wartawan usai meninjau Stasiun Pompa Ancol, Jakarta Utara, Kamis (29/2)'
Ia mengatakan, jika memang ada usulan dari warga karena keterbatasan sekolah, pihaknya akan mendukung dan selanjutnya akan mencarikan lokasi yang sesuai untuk segera dibangun sekolah.
Baca juga : Heru Budi Mau Kasih Warga Kampung Bayam Rusun Baru, Sahroni: Aneh Banget
"Ya saya dukung, tinggal nanti kita cari tempat, lokasi yang bisa dibangun," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk mengevaluasi terkait jumlah sekolah negeri baik tingkat SD hingga SMA.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin. Ia mengatakan, warga kelurahan Koja Jakarta Utara mengeluh dan meminta penambahan sekolah negeri.
Baca juga : Bike To Work Gugat Heru Budi ke PTUN karena Malpraktik Kemanan Bersepeda di Jakarta
“Misal, keluhan warga di Kelurahan Koja, Jakarta Utara. Dimana ada anak didik SD harus sekolah dengan jarak yang jauh dari rumah mereka,” ungkap Politisi PKS itu melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (29/2).
Akibatnya, Suhud mengatakan warga kurang mampu harus memiliki uang lebih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
“Ada (sekolah) negeri, tapi lokasi jauh. Sehingga sebagian sekolah di swasta,” ungkap dia.
Baca juga : Sibuk Rapat, Heru Budi tidak Sempat Temui Pendemo Kenaikan Upah
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta membuat perencanaan pembangunan sekolah tingkat SD SMP dan SMA Negeri, khususnya di wilayah Jakarta Utara pada 2025.
“Prioritas di tahun 2025 adalah pendirian sekolah di beberapa kelurahan di Jakarta Utara. Terutama di Kelurahan Koja, Jakarta Utara,” pungkasnya. (Z-8)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved