Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HARI pertama masa tenang pemilihan umum (pemilu) 2024 wilayah Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) belum bersih dari alat peraga kampanye (APK) parpol. Sebagian ruas jalan di Kota Depok masih terpasang APK meski masa tenang Pemilu 2024 sudah dimulai.
Ruas jalan yang belum steril dari APK berada di Jalan Raya Bogor. Mulai dari Pasar Tugu hingga Cilangkap perbatasan Cibinong, Kabupaten Bogor, masih banyak APK berupa spanduk, baliho, dan bendera partai politik (parpol) yang berdiri tegak
Keberadaan APK itu sangat padat, terutama di Jalan Raya Bogor arah Simpang Depok tepatnya di sisi kiri jalan
Baca juga : Bawaslu: Pemasangan APK di Tiang Listrik Masuk Pelanggaran Pemilu
APK tersebut mayoritas terpasang di pinggir tebing Kali Baru dan tiang listrik serta pohon-pohon di sepanjang Jalan Raya Bogor.
Di sisi lain, di kawasan Jalan Raya Jambore, dan Jalan Kavling, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, masih banyak APK mejeng di tepi jalan. Baliho dan spanduk yang berada di lingkungan pemukiman warga itu belum diturunkan.
Warga Jalan Raya Bogor, bernama Sitira Apriani, 31, menilai APK mengganggu estetika kota dan pohon-pohon menjadi rusak akibat dipaku.
Baca juga : Masa Kampanye Usai, Demokrat dan PSI Terboros Gelontorkan Biaya Iklan di Meta
“Ini hari tenang menuju pencontrengan pemilu, jalan-jalan dan tempat pemungutan suara (TPS) harus bersih dari APK parpol. Pihak terkait harus segera bertindak untuk mencopot APK. Terlebih keberadaan APK itu sudah terlalu lama berada di pinggir jalan mengganggu tata kota, mengganggu pemandangan juga,” ujar dia, Minggu (11/2).
Ketua Bawaslu Kota Depok, M. Fathul Arif mengatakan saat ini penertiban APK telah mulai dilakukan serentak di seluruh wilayah Kota Depok.
"Semua perangkat seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan se Depok bergerak melakukan pembersihan APK," ucapnya..
Baca juga : Masa Tenang, Ratusan APK di Batubara Sumut Belum Dibongkar
Menanggapi masih maraknya APK bertebaran di Kota Depok, Fathul Arif berkilah pihaknya? mengalami kendala dalam menangani baliho besar, terutama yang menggunakan aliran listrik.
"Alat kurang memadai dan ada aliran listrik," ungkapnya.
Maka dari itu, dia meminta seluruh Caleg maupun simpatisan peserta Pemilu untuk membantu mencopot sendiri baliho yang mereka pasang.
Baca juga : 192 Ribu APK Pemilu 2024 Dicopot Pemprov DKI Jakarta
"Bawaslu meminta yang masih punya baliho besar segera diturunkan," kilahnya.
Diketahui, Masa tenang ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara (Rabu, 14 Februari 2024). Maka, masa tenang akan mulai Minggu, 11 Februari 2024 hingga Selasa, 13 Februari.
Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu. Sehingga, tidak boleh ada aktivitas kampanye apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.
Baca juga : Satpol PP DKI Pastikan Ibu Kota Bersih dari APK saat Masa Tenang
(Z-9)
Program dari presiden terpilih, Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis harus menjadi perhatian karena butuh biaya yang tidak sedikit.
KETUA DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, merespons mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Wali Kota Solo.
Otoritas telah mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Sabtu (13/7) kemarin sebagai Thomas Matthew Crooks, 20
Besarnya sumber dana Pilkada yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon atau bekerja sama dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang
Dua mahasiswa meminta agar beleid larangan kampanye dibuat juga untuk presiden, wakil presiden dan menteri/wakil menteri serta kepala badan/lembaga negara.
PDIP akan melakukan pelatihan tim kampanye untuk mensolidkan seluruh jajaran kader partai di tingkap pusat hingga daerah dan sayap partai untuk Pilkada 2024.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved