Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WARGA DKI Jakarta hingga kini masih menghadapi sejumlah persoalan sosial hingga ekonomi. Sebagai politisi berlatar belakang pengusaha dan aktif di organisasi ekonomi, Erwin Aksa mengatakan akan berjuang di DPR RI untuk mencari solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang dialami warga Jakarta.
Hal itu dikatakan Erwin Aksa saat perayaan hari ulang tahunnya yang ke-48 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Kamis (7/12). Acara ini dihadiri sekitar 1.500 relawan yang mendukungnya maju sebagai calon anggota DPR RI Dapil III DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu).
Saat ini, paparnya, dua sektor yang sangat dibutuhkan warga DKI Jakarta dari segala usia adalah pendidikan dan ekonomi. Untuk pendidikan, dia mengatakan akan memastikan semua warga Jakarta mendapatkan fasilitas bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah bagi keluarga tidak mampu. Dia juga mendorong para guru, kepala sekolah, dan sistem pendidikan agar tidak hanya fokus pada prestasi dari sisi akademis tetapi juga dalam pembentukan karakter siswa.
Di sisi lain, di tengah banyaknya persoalan, Erwin Aksa meyakini Jakarta memiliki potensi besar untuk berkembang dan maju. "Namun jika tidak dikelola dengan baik dan secara inklusi maka akan berisiko menyebabkan ketimpangan ekonomi," jelasnya.
Erwin Aksa mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, menunjukkan angka kemiskinan di DKI Jakarta sebesar 4,4%. Meski masih di bawah angka nasional, menurutnya jumlah ini harus dilihat sebagai sebuah individu. Artinya, masih ada ratusan ribu warga DKI yang hidup dalam kantong-kantong kemiskinan.
"Karena itu solusi yang harus dilakukan adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Caranya dengan mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya di DKI Jakarta," ujarnya.
Investasi, jelasnya, akan diupayakan untuk berbagai bidang, tidak hanya sektor bisnis murni, tetapi juga investasi yang dapat mengatasi masalah-masalah publik. Contohnya, investasi di bidang air bersih atau pengelolaan sampah.
Lebih jauh, Erwin Aksa mengatakan alasan dirinya maju sebagai legislator adalah agar dapat berperan lebih besar lagi untuk kepentingan publik. Sebagai pengusaha, dirinya juga telah banyak terlibat dalam menentukan kebijakan ekonomi dan sosial nasional, mulai dari Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2008-2011, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hingga organisasi sosial.
Semua pengalaman yang telah dilaluinya selama ini, jelasnya, tidak diperoleh secara instan tetapi melalui proses panjang. "Dengan demikian, solusi yang akan diterbitkan dalam bentuk regulasi dari DPR RI nantinya akan lebih tepat sasaran, termasuk saat melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah karena lama bekerja di lapangan," ujarnya. (RO/R-2)
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved