Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BIDANG Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok, Jawa Barat, melakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah banjir di Kota Depok.
Penanganan banjir ini, antara lain dengan penghijauan serta pengelolaan aliran sungai dan saluran air di lokasi-lokasi yang rawan banjir.
Itu, disampaikan Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok Bahtiar Ardiansyah, Rabu (29/11).
Baca juga : Luapan Sungai Cibareno Timbulkan Sejumlah Kerusakan Di Cisolok Sukabumi
Bahtiar menjelaskan, Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok menjalankan strategi penanganan banjir dalam tiga tahap. Yaitu prabanjir, saat banjir, dan pasca banjir.
Untuk penanganan prabanjir, Bahtiar mengatakan, dilakukan dengan pengurasan, pengerukan dan penataan sempadan saluran.
“Pada prabanjir, dipersiapkan infrastruktur pengendalian banjir yang meliputi normalisasi kali atau sungai serta retensi pada ruang terbuka hijau,” ungkap Bahtiar.
Baca juga : Hujan Satu Jam, Sejumlah Wilayah Depok Terendam Banjir
Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR, papar dia saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir, terlebih karena sekarang sudah memasuki musim hujan.
" Upaya tersebut meliputi antisipasi, tanggap darurat, hingga pemulihan dan penataan," tandas dia.
Di tahun 2023 ini sambung dia, Dinas PUPR mengalokasikan anggaran senilai Rp13 miliar khusus untuk mengatasi banjir di Sempadan Saluran Cabang Barat yang letak lokasinya di Kelurahan Depok Jaya (sekitar simpang Sengon, Kecamatan Pancoran Mas. " Hujan sebentar saja, kawasan ini langsung terkepung banjir dan membanjiri rumah-rumah warga, "ucapnya.
Baca juga : Banjir Landa Empat Kecamatan di Wilayah Kota Bekasi
Dijelaskan Bahtiar, dalam tahap antisipasi bencana, pihaknya melakukan berbagai upaya. Antara lain, antisipasi pembangunan dan rehabilitasi prasarana, pengendali banjir. Serta koordinasi dengan instansi terkait dan pelaporan kejadian bencana alam yang terjadi.
Dalam rangka untuk mengantisipasi datangnya musim hujan, Dinas PUPR Kota Depok juga telah membentuk tim piket banjir, peta kejadian dan prakiraan banjir, serta penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan.
Dijelaskan juga, Dinas PUPR Kota Depok, telah bekerja sama dengan instansi terkait antara lain Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok untuk menyiapkan alat-alat berat maupun bahan-bahannya guna mengantisipasi banjir.
Baca juga : 1.107 Titik Jalan di Depok Rusak Parah Hantui Pengendara di Jalan
Antara lain, mobil tangki air, pompa lumpur, Lapindo pompa banjir, perahu karet, hingga bronjong dan karung plastik.
" Yang tidak kalah penting, adalah peran serta masyarakat. Dan, mereka juga harus sadar bahwa jika tinggal di daerah banjir akan beresiko tinggi.
Masyarakat juga harus selalu menaati peraturan yang ada, supaya masalah banjir ini dapat teratasi," kata Bahtiar (Z-4)
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved